Refleksi Kemerdekaan Indonesia, GMNI Samarinda Kritik Pemerintah

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-76 Republik Indonesia (RI) dilakukan masyarakat dengan berbagai cara, selain melaksanakan Upacara Bendera juga menyampaikan aspirasi terutama persoalan di tengah negara sedang dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.

Seperti yang dilakukan Organisasi Kemahasiswaan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda, selain melaksanakan Apel Bendera juga menyampaikan aspirasi serta mengkritik pemerintah di tengah pandemi ini.

Alfons Limba, Wakil ketua Bidang (Wakabid) Organisasi DPC GMNI Samarinda menjelaskan, jika kegiatan hari ini sebagai bentuk memperingati HUT Ke-76 RI dengan menyuarakan beberapa aspirasi.

Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang masih belum merdeka dari segi ekonomi, bahkan diperparah dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Karena itu, kata dia, pemerintah seolah-olah tidak serius dalam menangani persoalan ini.

“Kami melakukan aksi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terkhususnya masyarakat Kota Samarinda,” kata Alfons kepada awak media saat menggelar kegiatan tersebut di simpang 4 Lembuswana Samarinda, Selasa (17/8/2021).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Samarinda Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan, pelaksanaan HUT Ke-76 RI ini merupakan refleksi kemerdekaan yang sebetulnya dianggap sudah menang dari kolonialisme. Tapi pada kenyataannya kemerdekaan hari ini masih berada dalam penjajahan, hanya yang membedakan adalah masyarakat Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri, dijajah elit pemerintah.

Menurutnya, dalam situasi pandemi ini seharusnya pemerintah fokus untuk menyelesaikan kasus pandemi. Tapi ternyata dalam rentetan itu tindakan negara justru memanfaatkan momen. Misalkan ada anggaran yang ditutupi, seperti Bantuan Sosial (Bansos).

Bahkan ada beberapa daerah yang mengkorupsi dana Bansos yang besar dari pusat, tidak transparan terhadap masyarakat. Belum lagi tindakan kebijakan tersebut itu banyak yang merugikan masyarakat kecil, contohnya pedagang kecil.

“Artinya paling tidak kan pemerintah mengeluarkan aturan, konsisten dalam menjalankan aturan mulai dari PSBB, Karantina, hingga kebijakan PPKM Darurat bahkan hingga PPKM level 4 sekarang ini,” terangnya.

Baca Juga :

• Keluarkan Bau Tak Sedap, Security Pabrik Saos Ditemukan Meninggal
• Buah Bisa Tingkatkan Imunitas, Hoaks atau Fakta? Terjawab di Sunpride Media Gathering

Pihaknya juga menyoroti pelaksanaan kebijakan pemerintah yang justru tidak menggunakan cara-cara yang humanis, tapi malah menggunakan cara yang intimidasi, cara yang merugikan masyarakat.

 “Kita bertanya, kemerdekaan itu milik siapa hari ini, ataukah kemerdekaan itu lahir dari segelintir orang yaitu elit pemerintah,” ucap Ketua GMNI Samarinda itu kepada awak media.

Menurutnya, masyarakat sampai hari ini secara substansi belum merasakan merdeka. Karena merdeka kan berarti semua orang dapat hidup sejahtera. Tapi faktanya sampai hari ini masih ada penindasan, kemiskinan, kelaparan, pendidikan juga masih mahal.

Dari segi ekonomi tidak sejahtera juga masyarakat, hingga sektor buruh yang banyak yang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Dalam lingkungan lebih parah lagi, Kaltim dikuasai oleh industri ekstraktif, Pertambangan Batubara, Perkebunan Kelapa Sawit, lubang Tambang dimana-mana. Jadi justru lingkungan kita juga mengalami kehancuran, ataukah kemerdekaan itu dibajak oleh oligarki atau penguasa hari ini disaat pandemi,” ucapnya bertanya.

Karena itu, lanjut Richardo, pemerintah harus segera melindungi hak dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Mensejahterakan tentunya kesejahteraan itu perlu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, tanpa perbedaan ras dan sebagainya.

“Harapan kita ya pemerintah harus bersih dari korupsi, kemudian pemerintah fokus urus pandemi bukan malah urusin Pemilu 2024 mendatang yang masih jauh. Pemerintah harus menjamin tidak ada kerusakan lingkungan, harus menjamin hak buruh, menjamin kualitas pelayanan yang baik, menjamin pendidikan agar mudah diakses oleh setiap orang, jangan sampai pemerintah mengkomersialkan pendidikan,” sebutnya dalam rilis yang diterima DETAKKaltim.Com, Pukul 17:04 Wita.

Ketua GMNI Cabang Samarinda itu berharap agar melalui tema yang diangkat di HUT Kemerdekaan ini yakni “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” agar jangan hanya sekedar dijadikan slogan bombastis yang omong kosong. Karena menurutnya, masyarakat berulang kali dibohongi oleh pemerintah.

“Harapan kita pemerintah jangan bohongi rakyat. Merdeka harus 100 persen, Indonesia yang sejahtera atau Indonesia bersih dari oligarki, Indonesia yang bersih dari korupsi.” tegasnya menandaskan. (DETAKKaltim.Com)

Sumber : Rilis GMNI

Editor   : Lukman