RDP Disdikbud, Komisi 4 DPRD Kaltim Pertanyakan Realisasi Anggaran

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mempertanyakan realisasi kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (13/9/2022).

Selain membahas persoalan realisasi APBD, RDP yang digelar di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Samarinda ini, juga membahas masalah lainnya seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), realisasi beasiswa, kendala zonasi, serta program kegiatan di tahun 2023.

Ananda Emira Moeis, anggota Komisi 4 DPRD Kaltim membenarkan bahwa legislatif mempertanyakan progres dari kegiatan anggaran murni tahun 2022 yang hingga saat ini masih berjalan.

“Banyak yang kita tanyakan, tapi secara globalnya terkait permasalahan di Disdikbud Kaltim. Ini Tupoksi kami dalam pengawasan dan men-support visi misi Gubernur Kaltim, yang ingin menciptakan kualitas sumber daya manusia berkualitas,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Ananda yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda lebih lanjut mengungkapkan, pada RDP itu lebih banyak berdiskui.

“Makanya, kita banyak diskusi saja terkait berbagai permasalahan apa yang bisa kita cari solusinya bersama-sama. Kita juga menanyakan program 2023 nanti seperti apa dan seterusnya,” kata Ananda yang duduk sebagai Ketua Fraksi PDIP.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari RDP itu diketahui realisasi anggaran Disdikbud Kaltim hingga saat ini memang belum maksimal. Baru terealisasi sekitar 36 persen.

“Baru 36 persen. Kita berharap Dinas Pendidikan, bisa melakukan penyerapan anggaran secepatnya. Tujuannya, agar tidak terjadinya Silpa tahun 2022 ini,” sebutnya.

Kadisdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan membenarkan, realisasi anggaran baru sekitar 36 persen.

Baca Juga :

• Fraksi PDIP DPRD Kaltim Sorot Persoalan Banjir di Kubar
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Serukan Perusahaan Tambang Bantu Antasi Banjir

“Saat ini masih berjalan, masih ada progres kegiatan yang baru ditandatangani kontrak. Kalau beasiswa murni itu sudah selesai, sudah kita serahkan. Kira-kira 100 persen yang sudah kita cairkan. Tinggal proses selanjutnya, jika ada dana tambahan di perubahan,” jelas Muhaimin.

Ditanya kendala yang dihadapi Disdikbud Kaltim dalam penyerapan anggaran, Kurniawan menyebutkan salah satunya disebabkan proses pelelangan yang terlambat. Akan tetapi ia tetap optimis dapat mencapai target.

“Ke depan akan ada evaluasi, target kita setinggi-tingginya.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com).

Penulis : Adt/LVL

Editor  : Lukman