Sekjen PDIP Minta Solidaritas ASEAN Tekan Rejim Militer Myanmar

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan meminta ASEAN harus memberi solidaritas menekan rezim militer Myanmar cegah kekerasan. Menurutnya, supremasi sipil harus dikedepankan dan menghormati hak kedaulatan rakyat.

“PDI Perjuangan sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat,” ungkap Hasto melalui keterangan tertulis, Jum’at (5/3/2021).

Diketahui, sampai saat ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1.700 orang ditangkap.

“Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara,” tegas dia.

Atas dasar hal tersebut, Hasto meminta agar stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Hasto menjelaskan, jalan demokrasi dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah.

“PDI Perjuangam berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya,” tegas dia.

Dalam politik, kata Hasto, kebenaran politik harus menjadi dasar berdasarkan rules of the game yang harus dihormati bersama.

“PDI Perjuangan sendiri memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan. Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara Pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis,” bebernya.

Baca juga : Serap Aspirasi Warga Samarinda, Politisi PDIP “Kebanjiran” Keluhan

Sehingga ada suatu partai yang perolehan suaranya bisa naik 300 persen, di tengah kontestasi yang sangat ketat.

Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut.

Hasto mengatakan, Myanmar tahun 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika.

“Pemerintah, terlebih PDI Perjuangan, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung,” jelasnya.

Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka PDI Perjuangan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya  diplomasi melalui ASEAN.

Hal tersebut guna menekan rejim militer di Myanwar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu. Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog. (DK.Com/zaki)

Sumber : PDIP

Editor    : Lukman