PPPK Tanpa Penempatan Jadi Perhatian Legislator Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Nasib dari ribuan Guru yang telah lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disuarakan anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Salehuddin.

Pasalnya, ribuan PPPK tersebut berstatus tanpa penempatan. Oleh karenanya, Salehuddin terus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk dapat mengajukan kembali kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), agar ribuan Guru itu mampu lolos dengan serangkaian pertimbangan.

Saleh mengatakan, pengajuan kembali tersebut dapat menjadi upaya yang dilakukan agar status tanpa penempatan itu dapat berubah sesuai dengan harapan.

“Ajukan kembali yang lolos PPPK dengan status tanpa penempatan ini, untuk diformasikan lagi menjadi lolos PPPK dengan pertimbangan dinas seperti memberikan semacam mapping pemetaan kebutuhan Guru,” terang Salehuddin, Senin (27/3/2023).

Legislator DPRD Kaltim dari Partai Golkar itu mengungkapkan,  dalam jangka waktu 2023 sampai 2025 akan terjadi pensiun besar-besaran pada posisi tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Kembali Sorot Persoalan Stunting
• Dukung Terowongan, Anggota DPRD Kaltim Komitmen Kawal Bankeu Provinsi

“Saya nilai hampir 30 sampai 40 persen Guru dan tenaga pendidikan di Kaltim akan mengalami pensiun, kalau ini terus berlanjut banyak sekolah yang mengalami kekurangan Guru,” jelasnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, politisi yang berkantor di Karang Paci itu mengungkapkan. Sebanyak 567 Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah lolos dalam seleksi PPPK, namun berstatus tanpa penempatan. Belum lagi guru-guru yang ikut melalui jalur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Posisinya sebenarnya sudah lolos di passing grade, jadi kalau bicara soal nilai dan berberapa kelengkapan yang lain, mereka sudah lulus sebenarnya dan berhak menyandang status PPPK.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: Lisa/Adv.DPRD Kaltim

Editor: Lukman