Politisi Gerindra Sorot Kebutuhan Pangan Penduduk IKN Dalam Rapur Ke-7

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Utarakan pendapatnya dalam Rapat Paripurna (Rapur) Ke-7, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Jahiddin dan anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Bagus Susetyo sampaikan hal berbeda.

Bermula dengan Jahiddin yang merupakan Politisi PKB DPRD Kaltim. Ia menyoroti penggunaan kata ‘buah’ dalam penggunaannya yang disandingkan dengan Raperda. Sehingga seringkali disebut ‘Buah Raperda’.

“Satu buah Ranperda, dua buah Ranperda, tidak perlu menggunakan kata buah karena itu identik dengan buah-buahan. Saya akui waktu saya masih berada di Bapemperda juga seringkali menggunaan pilihan kata buah, tapi saya menyadari bahwa itu salah,” terangnya ketika masuki sesi pertanyaan dalam Rapur Ke-7 DPRD Kaltim, Selasa (21/2/2023).

Berlanjut dengan politisi Fraksi Gerindra Bagus Susetyo, yang menyampaikan pandangannya terhadap ketidakterlibatan pengusaha lokal dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan hampir 90 Persen bidang pekerjaan yang tidak menerima tenaga kerja lokal.

“Baik di bidang konstruksi, konsultan hingga supervisi. Yang paling mengkhawatirkan itu SDM kita juga tidak dilibatkan, hampir 90 persen tidak menerima tenaga kerja lokal, semuanya didatangkan dari luar Kaltim,” tuturnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran 1968 itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membentuk Satuan Tugas dan memperjuangkan hak tenaga kerja lokal, dengan memastikan keterlibatannya telah mencapai 20 hingga 30 persen.

Baca Juga:

• Syamsuri, Buronan Kejati Sumut Dibekuk Tim Tabur
• Rapur Ke-7 Digelar, Bahas Raperda Inisiatif Pemprov dan DPRD Kaltim

“Masih sangat minim pengusaha lokal di sini, kita hanya menjadi penonton. Kita harus memperjuangkan dan mengawasi, apakah perusahaan-perusahaan itu telah melibatkan 20-30 persen karyawan lokal,” tegasnya.

Selain itu, Bagus Susetyo juga menyoroti pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih dari 150 ribu penduduk, dalam momentum IKN mendatang. Dimana pemindahan penduduk tersebut, menurutnya, sangat berpotensi dalam hal kebutuhan pangan.

“Kita juga tahu bahwa awal tahun 2024 adalah tahapan pemindahaan ASN, lebih dari 150 ribu penduduk. Dalam hal urbanisasi ini, ada potensi kebutuhan pangan, dan apa yang harus dilakukan?. Tentunya APBD 17 Triliun itu bisa mengatasi persoalan Pertanian, dan hasilnya juga untuk kemakmuran Kaltim. Jadi saya berharap seluruh persoalan ini bisa terselesaikan.” tutupnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: Lisa/Adv.DPRD Kaltim

Editor: Lukman