DETAKKaltim.Com, BONTANG : Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pemilukada Tahun 2020, Rabu (1/10/2019).
Rapat dirangkai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Wali Kota dengan KPU serta Bawaslu Kota Bontang, di Ruang Rapat Utama Setda, Lantai 2 Kantor Wali Kota Bontang,
Setelah melalui sejumlah tahapan termasuk verifikasi dan rasionalisasi anggaran, akhirnya biaya Pilkada Kota Bontang disepakati dan diputuskan sebesar Rp20 Miliar. Kesepakatan antara para pihak terkait angka tersebut tertuang dalam NPHD.
Menurut Erwin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang, nilai ini jauh dari pengusulan awal, yakni Rp29 Miliar. Hal ini setelah diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memunculkan angka Rp20,7 Miliar.
Lanjut Erwin, KPU Kota Bontang kemudian meminta waktu untuk melakukan rasionalisasi anggaran di internal KPU. Setelah itu kembali diajukan Rp24 Miliar dengan proyeksi 4 pasangan calon (Paslon).
Namun kembali terjadi perubahan di akhir, bukan lagi Rp20,7 Miliar sesuai verifikasi awal TAPD, namun menjadi Rp20 Miliar.
“Dengan angka Rp20 Miliar itu kami akan lakukan rasionalisasi. Kemungkinan anggaran itu dengan asumsi 3 pasang calon,” jelas Erwin.
Bila nanti Paslon yang berkontestasi di Pilkada 2020 mendatang lebih 3 Paslon, kata Erwin lebih lanjut, KPU Bontang bisa mengajukan penambahan anggaran. Hali ini disebutkan dalam klausul NPHD.
“Dalam klausul NPHD dikatakan, bilamana terjadi penambahan pasang calon maka pemerintah kota berkewajiban melakukan rasionalisasi anggaran kembali,” imbuhnya.
Dalam prediksinya, biayai penyelenggara ad hoc memakan porsi anggaran terbanyak. Hal ini sebagai akibat terjadi kenaikan signifikan untuk anggaran Ketua KPPS. Awalnya Rp550 namun ke depan menjadi Rp1,2 Juta.
“Dulu masih 550 ribu untuk Ketua KPPS sekarang 1.250 Ribu, termasuk PPS dulu 850 Ribu sekarang usulannya 1.650 Ribu. Tapi ini masih dalam usulan ke Menkeu ” tandasnya. (He)
