Paripurna Ke-16 DPRD Kutim, 7 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

DETAKKaltim.Com,KUTAI TIMUR : 7 Fraksi DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021, yang sebelumnya disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.

Sidang Paripurna lanjutan ini dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kutim Joni, Senin (20/6/2022).

Menanggapi penyampaian Nota Pengantar terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2021, yang disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman beberapa hari lalu. Tujuh fraksi, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Fraksi Golkar, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), Fraksi PDIP, Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem semuanya menyambut baik.

Dimana apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya yang dilandasi, serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam tataran kebijakan keamanan teknis yang terkait dengan Bidang Administrasi, Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengaturan Tata Kelola Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pelayanan publik.

Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Abdi Firdaus, pihaknya sangat mengapresiasi Pemkab Kutim yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan.

Baca Juga :

• DPRD Kutim Berduka, Hj Kamsiah Rahman Meninggal Dunia
• Wakil Ketua DPRD Kutim Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

Abdi menyampaikan laporannya, berdasarkan jumlah pendapatan penerimaan pemerintah kita perkirakan diangka Rp2,82 Triliun sehingga angka untuk pengeluaran direncanakan sesuai angka penerimaan. Namun setelah yang kita ketahui bersama, bahwa jumlah penerimaan kita di tahun 2021 adalah sebesar Rp3,11 Trilyun.

“Maka dari besarnya APBD Kutim ini, kami berharap agar orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi,” paparnya.

Untuk itu, Fraksi Demokrat memberikan catatan agar pemenuhan hak asasi masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan Kesejahteraan harus didahulukan.

“Partai Demokrat menyarankan kepada segenap OPD, terus melakukan kinerja maksimal dengan segala daya dan upaya yang dibarengi niat yang ikhlas dalam membangun Kutim, serta melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.” pungkasnya. (DETAKKaltim.com)

Penulis: HB/ADV DPRD Kutim

Editor:Lukman