Legislator Kaltim Kritisi Ide Penghapusan Jabatan Gubernur

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Pengusulan penghapusan jabatan Gubernur dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dengan dihapuskannya Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2024.

Hal ini lantas dipertanyakan anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Ananda Emira Moeis.

Menurut Legislator Karang Paci dari Daerah Pemilihan Kota Samarinda itu, usulan peniadaan jabatan setingkat Gubernur perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

“Gubernur adalah sosok yang menjadi jembatan atau penyambung komunikasi antara pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jadi peran Gubernur juga sangat penting,” beber Nanda sapaan akrab Ananda, Selasa (7/2/2023).

Ditegaskan Nanda, jabatan Gubernur tidak boleh ditiadakan. Perannya sangat penting dalam melakukan sinkronisasi agenda-agenda antara Pusat dan Kabupaten/Kota. Sama halnya dengan Menteri yang merupakan tangan kanan Presiden.

“Gubernur merupakan tangan kiri Presiden. Keduanya memiliki fungsi penting sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Baca Juga:

• Wakil Rakyat Kaltim Dorong Wujudkan Paradigma Petani Keren
• BREAKINGNEWS! Burhan Ditemukan Tewas, Dilaporkan Diterkam Buaya Saat Mancing

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim ini berpandangan bahwa selama ini, Negara Indonesia telah terstruktur dengan sangat baik. Keseluruhan posisi baik yang berada di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sama penting Tupoksinya.

“Apalagi Gubernur, semuanya sama pentingnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Baik melalui desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan pembangunan,” ujarnya.

Ditambahkannya, jabatan Gubernur juga dapat menciptakan integrasi di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, usulan penghapusan harus didasari dengan kajian mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas.

“Semua sistem yang ada ini sudah sangat baik. Hanya saja, bagaimana ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Sebenarnya bukan kurang setuju, cuma saya rasa sistem yang ada ini sudah tepat.” tutup Nanda. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: Lisa/Adv.DPRD Kaltim

Editor: Lukman