Ketua DPRD Sebut Sering Ingatkan Kewajiban Pemprov Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan, ketika menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Revisi RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 dan RKPD tahun 2022, Kamis (22/4/2021).

Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Berau ini memberikan pandagannya terkait revisi RPJMD. Menurutnya, hingga saat ini Kaltim masih tertinggal di bidang pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Makmur turut memberikan pesan, agar revisi RPJMD jangan sampai mengganggu kebijakan Gubernur Kaltim yang sudah disahkan sebelumnya dan sedang berjalan saat ini.

“Pemprov Kaltim juga harus melihat kembali kewenangan – kewenangan yang ada di Kabupaten/Kota. Kan di sana ada tugas-tugas khusus seperti pendidikan, infrastruktur. Selain itu yang diutamakan, jangan sampai seolah-olah ini (Revisi RPJMD) terjadi pekerjaan Gubernur sampai ada yang terabaikan,” ungkapnya ketika dikonfirmasi DETAKKaltim.Com.

Lanjut Poltisi Partai Golkar tersebut, bahwa Pemprov Kaltim harus terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar hingga permasalahan dan keluhan dari masyarakat Kaltim. Minimnya ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, dan pembangunan infrastruktur jalan yang masih belum merata, harus menjadi atensi serius Pemprov Kaltim.

“Tadi ada usulan dari beberapa daerah, seperti Berau mengenai jalan, dari Sambaliung ke Talisayan itu perlu perbaikan. Ini contoh tuntutan utama masyarakat kita. Infrastruktur kita minim, harus menjadi perhatian yang utama. Ini sangat menjadi harapan kami ke depan, bagaimana infrastruktur kita itu diperhatikan, seperti air bersih, listrik dan jalan itu, harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Terkait pembangunan hingga perbaikan infrastruktur jalan, kata dia lebih lanjut, kini mulai dikerjakan di 2021 ini. Seperti di Kabupaten Berau, yang sebelumnya telah diusulkan adanya perbaikan jalan dari Sambaliung ke Talisayan, kini mulai dikerjakan.

Termasuk jalan poros Bontang – Samarinda kawasan Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Saat ini hanya tinggal menunggu pemenang tender untuk mulai dilakukan pengerjaannya. Perbaikan jalan ini disebutnya menggunakam dana alokasi dari pusat melalui BPJN.

“Selama ini terus terang saja, mohon maaf, saya ini sering ingatkan kepada Pemprov Kaltim, untuk tolong diperhatikan kewajibannya ini. Sehingga syukur alhamdulillah, kini mulai dilakukan pemeliharaan jalan,” ucapnya.

Makmur menegaskan, ia akan selalu menyuarakan keluhan dari masyarakat, mengenai pembangunan infrastruktur.

“Seperti jalan, air bersih, listrik. Kemarin kita perjuangkan seperti di Maratua, di Kutai Timur. Jadi jangan kesannya tugas yang utama Pemprov terabaikan, dan malah mementingkan hal yang lain. Itu salah,” imbuhnya.

Makmur menyampaikan, bahwa ia telah mengundang Dinas PUPR maupun BPJN. Dalam kesempatan itu, ia kembali mempertanyakan tanggung jawab perbaikan jalan. Dan disampaikan, 2021 ini perbaikan jalan sudah dianggarkan bahkan sudah mulai dilaksanakan.

“Kemarin seingat saya itu ada Rp134 Milyar, ini untuk disejumlah titik jalan di Sambaliung ke Talisayan di Berau. Jadi untuk jalan poros Provinsi itu menjadi tanggung jawab Provinsi. Untuk jalan nasional itu jadi tanggung jawab pusat, melalui Balai (BPJN). Itu sudah jalan terus saya lihat. Jadi prioritasnya Kaltim itu memang tinggal di infrastruktur dan harus menjadi yang utama,” bebernya.

Selain itu, Makmur juga menyorot di Bidang Kesehatan. Disampaikannya bahwa hingga saat ini Kaltim masih kekurangan tenaga medis.

“Kita masih kekurangan Dokter dan Perawat. Itu perlu perhatian juga. Bukan karena pandemi, tapi mulai sejak dulu sudah kurang,” lanjutnya.

Makmur turut mengomentari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Menurutnya, pembangunan IKN memiliki dampak positif dan negatif di Bumi Etam. Dampak positifnya yaitu infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Pusat dalam pembangunan kawasan IKN.

Tentu dengan dampak tersebut akan mempermudah masyarakat mengakses tiap daerah di Kaltim. Namun dari segi negatif pembangunan itu, Makmur menyarankan Pemprov Kaltim untuk berkoordinasi dengan pusat dalam hal pemerataan pembangunan di Kaltim maupun kawasan IKN.

Seperti daerah Mahakam Ulu dan kawasan terpencil lainnya, yang sangat memerlukan sentuhan pembangunan seimbang dengan daerah lainnya. Jangan sampai pembangunan dirasakan tidak seimbang. Pembangunan besar-besaran dilakukan IKN, namun tidak dirasakan di daerah lain.

“Pembangunan di masyarakat Kaltim jangan sampai tertinggal. Dan tidak menikmati sesuatu. Kita ini merdeka sudah 75 tahun, tentunya hal yang seperti ini menjadi perhatian. Jadi saya ingin pembangunan IKN ini benar-benar sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim,” tegasnya kembali.

Untuk menyambut pembangunan IKN, lanjut Makmur, sangat diperlukan adanya program sertifikasi tenaga kerja dari Pemprov Kaltim untuk masyarakat.

“Gunanya untuk membuka peluang tenaga kerja dari Kaltim. Jangan sampai kita tertinggal. Jadi kita minta ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, untuk bagaimana menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan bersertifikasi. Jangan segalanya semua didatangkan malah dari luar. Ini adalah persoalan yang harus kita antisipasi,” tandasnya.

Terpisah, anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, bahwa pihaknya akan segera mengevaluasi pemerintah. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa ruas jalan yang bermasalah dari segi pembangunannya.

Diketahui, hal tersebut ia ungkapkan usai melakukan tinjauan lapangan bersama Dinas PUPR Kaltim di jalan poros kawasan Tanah Datar, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Selasa (20/4/2021) lalu. Secara khusus legislator dari Fraksi Gerindra tersebut menaruh perhatian terhadap kerusakan ruas jalan tersebut.

Meski jalan itu berstatus jalan nasional, namun ia tetap mendorong Dinas PUPR Kaltim agar menuntaskan permasalahan saluran drainse yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

“Karena memang permasalahannya di drainase kanan kiri yang tidak terlihat, sehingga jalur pembuangan airnya itu tidak ada. Mestinya dicarikan solusi untuk pembuangan air atau dibuatkan polder,” tegas Bagus saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (21/4/2021) sore.

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, Dinas PUPR Kaltim sebelumnya sudah menyiagakan alat berat, namun alat itu tak kunjung memperbaiki sumber permasalahan utama, yakni saluran drainase yang airnya sudah meluap sampai ke ruas jalan.

“Memang sudah ada alat berat, sebenarnya kan itu masalahnya di drainase. Ini juga harus mendapat perhatian. Sebenarnya yang paling penting adalah mencari sumber permasalahannya dulu,” ucapnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Bagus juga mengungkapkan jika status perbaikan jalan poros di kawasn Tanah Datar sudah memasuki tahap tender. Sembari menunggu keputusan tender perbaikan, Bagus tetap berharap Dinas PUPR Kaltim agar sementara melakukan penanganan di ruas jalan tersebut.

“Mestinya harus dikoordinasikan. Paling tidak kalau ada penanganan sementara dari Dinas PUPR Kaltim, harus bisa mencarikan solusinya. Jadi tidak harus menunggu tender, karena masalah sangat merugikan masyarakat.” tandasnya. (DK.Com)

Penulis : adt

Editor  : Lukman