DPRD Kutim Ikuti Bimtek dan Konsultasi ke KPK

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengadakan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) dan Konsultasi dengan langsung menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam Bimtek dan Konsultasi, para wakil rakyat itu membawa pokok permasalahan tentang pencegahan korupsi terkait anggaran multi years di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan Bimtek, diharapkan ke depan tidak ada anggota DPRD dari Kutim yang terjerat kasus korupsi.

Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar mengharapkan, seluruh anggota DPRD Kutim ini bisa lebih jeli untuk menghindari dan mencegah diri dari perilaku korupsi. Artinya, dalam mencari rezeki harus dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

“Jadi ke depan tidak ada wakil rakyat Kutim yang menjadi anggota DPRD terjaring OTT, ataupun terjerat kasus korupsi non OTT,” ujar Asti.

Baca Juga :

• Legislator Kutim Dorong Pemerintah Hadirkan Puskesmas Plus di Pelosok
• Wakil Rakyat Asti Mazar Berjuang Realisasikan Aspirasi Warga Kutim

Asti menambahkan, digelarnya Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban. Dan pembekalan dari berbagai narasumber, termasuk KPK diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM para wakil rakyat.

“Supaya bisa produktif, berjalan baik, amanah, karena DPRD itu amanah rakyat yang memang harus dipertanggungjawabkan,” tambah Politisi muda Partai Golkar Kutim itu.

Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, anggota Dewan harus memperjuangkan aspirasi dan bisa menindaklanjuti kemauan rakyat.

Ia mengatakan, anggota DPRD dituntut untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan APBD. Selain itu dalam pembekalan yang diberikan KPK, para peserta juga mengoptimalkan peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

“KPK mengajak para peserta Bimtek ini untuk lebih cermat dalam perencanaan, penganggaran, maupun pertanggung jawaban APBD sehingga bersih dari tindak korupsi. Sangat bermanfaat ke depannya dalam menjalankan Tupoksi sebagai anggota legislative, dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.” tutupnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: HB/ADV DPRD Kutim

Editor: Lukman