DETAKKaltim.Com, PPU : Kegagalan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan pembinaan Dinas terkait, karena dengan pendampingan yang terus-menerus akan meminimalisir kesalahan. Demikian disebutkan Margono, Camat Babulu, Senin (30/10/2017) siang.
“Kalau kita bicara Pendapatan Asli Desa, kata kuncinya cuma satu yaitu Badan Usaha Milik Desa,†sebut Margono di ruang kerjanya saat dikonfirmasi DETAKKaltim.Com prihal BUMDes.
Margono menjelaskan, umumnya Kepala Desa saat ini bimbang dan ada rasa takut gagal karena belajar dari pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mayoritas Desa di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tidak berhasil mengembangkan usaha kredit simpan pinjam di Desa masing – masing.
Terkait pengelolaan BUMDes, Margono mengatakan pihaknya mengupayakan melakukan monitoring di setiap Desa sampai ke teknis mengelola Badan Usaha Milik Desa. Dia mencontohkan, Desa Labangka Barat tahun ini akan mengelola air minum kemasan.
“Sejauh ini upaya yang saya lakukan sebagai Camat di Babulu, melakukan pembinaan dan pengawasan sampai teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,†bebernya.
Kemudian, lanjutnya, sesuai dengan program Kementerian Desa untuk tahun 2018 mendatang adalah Badan Usaha Milik Desa sangat menjadi prioritas.
Di tempat terpisah, Budi Raharjo, Kepala Desa (Kades) Api – Api, Kecamatan Waru mengungkapkan bahwa di tahun 2016 lalu BUMDes milik Desanya hanya mampu meraih keuntungan senilai Rp7 Juta. Minimnya keuntungan yang bisa diraih karena menurutnya, hal ini disebabkan kredit yang dikelola macet sebelum dirinya menjadi Kades.
Di tahun 2018 nanti, Budi menargetkan Pendapatan Asli Desanya senilai Rp20 Juta. Peluang pendapatan tersebut berasal dari usaha Lembaga Perkreditan Desa yang diperkirakannya tahun depan akan mulai membaik. Selanjutnya usaha unit lain juga berupa usaha sumur bor sekarang sudah mulai beroperasi. (amran)
