Sorot Illegal Mining di Berau, Ketua DRD Kaltim Lapor Presiden dan Kapolri

DETAKKaltim.Com, BERAU: Maraknya bisnis Batubara ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), seolah dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan penegak hukum maupun pemerintah.

Demikian dikatakan Siswansyah, Ketua DPW Dewan Rakyat Dayak (DRD) Kaltim melalui Rilisnya, Senin (6/9/2023).

Siswansyah menjelaskan, kurang lebih 3 tahun berjalan maraknya illegal mining Batubara di Kabupaten Berau. Yang dipertontonkan dengan hilir mudiknya mobil yang mengangkut Batubara, leluasa memenuhi jalan pusat kota tanpa ada penindakan.

“Ibarat hukum kita tajam ke bawah, dan tumpul ke atas,” terangnya.

Maraknya illegal mining di setiap ruas jalan yang ada di pusat kota maupun di jalan-jalan poros Teluk Bayur, Labanan, dan di Jalan poros kelay, kata Sismansyah lebih lanjut, seolah kita dipertontonkan dengan buruknya administrasi hukum yang ada di Kabupaten Berau.

“Kami selaku Ketua DPW DRD Kaltim, menyoroti karena hingga saat ini tidak adanya instansi atau penegak hukum yang melakukan tindakan kepada para pelaku illegal mining tersebut. Saya menilai di Berau ini sudah mati, tidak ada hukum yang mungkin bisa menjerat para aktor bisnis emas hitam (Batubara-red),” ujar Siswansyah.

Baca Juga:

• Masih Marak Illegal Mining, KPMKB Kembali Sorot Pemkab Berau
• KPMKB Unjuk Rasa di Bareskrim, Nobatkan Berau Juara 1 Illegal Mining
• Kritik Pemerintah Soal Tambang di Berau, KPMKB Kembali Turun ke Jalan

Sebagai lembaga pemantau, selaku Ketua DPW DRD, ia melihat tidak adanya penegakan hukum di Kabupaten Berau sehingga meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri, untuk dapat terjun langsung ke Berau untuk melihat dari dekat. Betapa bobroknya bisnis Batubara yang beroperasi sekian tahun, yang diduga merugikan keuangan negara, karena tidak ada tindakan hukum nyata.

“Illegal mining di Berau yang merajalela di jalan protokol, membuat polusi serta menghasilkan banjir dimana-mana apabila hujan walau hanya sebentar,” ujar Siswansyah.

Iapun mendesak Kapolres Berau untuk melakukan tindakan tegas, dengan menutup kegiatan illegal mining itu.

“Kami DPW DRD Kaltim mendesak kepada Bapak Kapolres Berau, agar melakukan tindakan hukum yang tegas dengan melakukan penutupan kegiatan illegal mining di Berau,” tegas Siswansyah.

Selaku Ketua DPW DRD Kaltim, Siswansyah juga mengatakan dengan maraknya illegal mining di Berau, pihaknya juga sudah menyampaikan laporan kepada Presiden RI dan Kapolri di Jakarta. (DETAKKaltim.Com)

Sumber: Rilis

Editor: Lukman