Wakil Ketua DPRD Kaltim Yakin Aparat Mampu Tangani Tambang Ilegal

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Fenomena Tambang illegal di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) perlu disikapi dan disiasati oleh seluruh pihak. Terlebih dikhawatirkan hal ini dapat memicu konflik sosial antar Perusahaan Tambang, dengan masyarakat di sekelilingnya.

Hal itu dipaparkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Muhammad Samsun, yang berpandanga bahwa persoalan Tambang illegal berkaitan erat dengan ketegasan aparat penegak hukum.

“Jangan sampai aparat penegak hukum kemudian longgar dalam menegakkan hukum ketika ada masyarakat yang terganggu, karena akan timbul persoalan lain konflik sosial,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Awasi Aktivitas Tambang, Legislator Kaltim Usulkan Integrasi OPD
• Apresiasi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Kunjungi Balai Benih Pangan Loa Kulu

Dalam menegakkan hukum, Samsun mendorong seluruh aparat untuk tidak memiliki keraguan sedikitpun. Termasuk di dalamnya tak pandang bulu, terhadap pelanggaran apapun yang dilakukan Perusahaan Tambang.

“Jika segala sesuatu itu bertentangan dengan UU, maka harus ditindak sebab pasti ada dampak buruknya, yang pasti regulasi itu dibuat untuk keamanan negara,” terang Samsun.

Disinggung terkait kepercayaan terhadap penegak hukum, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim itu mengaku yakin, seluruh aparat mampu bertindak adil dalam menegakkan kebenaran sekaligus tegas terhadap aturan.

Samsun yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanengara, salah satu wilayah di Kaltim yang kerap ditemukan Tambang illegal menaruh harapan besar, agar fenomena Tambang ilegal tidak berkepanjangan dan diakomodir secara berkala, untuk kemudian ditindak lanjuti dan berdampak baik bagi masyarakat sekitar Tambang. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: Lisa/Adv.DPRD Kaltim

Editor: Lukman