Wagub Kaltim Sampaikan Serapan Dana Covid-19 Dalam Rapat Paripurna

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Di dalam Rapat Paripurna Ke-7, anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Nidya Listiyono mempertanyakan terkait penyerapan dana penanganan Covid-19 di 2020, kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi.

Tyo sapaan karibnya menyampaikan alasan di balik mempertanyakan hal itu kepada Wakil Gubernur, dikarenakan banyaknya pertanyaan dari masyarakat maupun media terkait keterbukaan informasi penggunaan dana Covid-19.

“Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mempertanyakan dana Covid-19 yang sudah dianggarkan di tahun lalu. Jadi mungkin sekiranya bisa disampaikan terkait penyerapan anggaran Covid-19 ini,” ucap Tyo di dalam Rapat Paripurna di Gedung D DPRD Kaltim, Senin (29/3/2021) siang.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga ingin mengetahui berapa besaran dari persentase serapan anggaran tersebut.

“Kemudian penyerapannya sampai sekarang sudah sampai berapa persen,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Tyo juga turut menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatannya. Yakni mengenai perlu diperhatikannya gaji hingga tunjangan para tenaga kesehatan, agar jangan sampai tertunda.

“Tenaga kesehatan (Nakes) kita yang hari ini berjuang membantu pasien Covid-19. Agar gaji, tunjangan, dan lain sebagainya tidak sampai tertunda,” terangnya.

Tyo mengapresiasi Pemprov Kaltim karena sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Kaltim. Beberapa waktu lalu, anggota dewan di Karang Paci juga telah melaksanakan vaksinasi yang Pertama dan Kedua.

Tak hanya teruntuk anggota dewan saja, namun juga bagi para pejabat struktural di ruang lingkup Sekretariat DPRD Kaltim.

Menanggapi sejumlah pertanyaan itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi kemudian mengatakan, bahwa dana vaksinasasi Covid-19 hingga saat ini sudah terserap sekitar 49 persen.

“Masalah dana vaksin Covid-19 itu sudah terserap sekitar 49 persen, kuota tidak besar tapi digunakan sebaik mungkin,” ungkap Hadi Mulyadi ketika menjawab pertanyaan Tyo.

Lalu Hadi juga menyikapi tanggapan atas pertanyaan yang dilemparkan Tyo, yakni mengenai gaji serta tunjangan bagi tenaga kesehatan di Kaltim. Menurutnya, kalau Nakes dari Provinsi itu semuanya telah mendapatkan saluran dana insentif dan lain sebagainya.

“Yang tidak tersalurkan itu hanya di pusat, mulai Agustus sampai sekarang. Sudah saya sampaikan pada DPR RI juga, ada sekitar 7 bulan yang tidak dibayarkan,” terang Hadi.

Untuk anggaran percepatan penanganan Covid-19 Kaltim di tahun 2021, dipastikan hanya sebesar Rp251 Milyar. Lebih kecil dari anggaran penanganan Covid-19 dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp538 Milyar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani ketika dikonfirmasi DETAKKaltim.Com menyampaikan, bahwa anggaran yang terealisasi pada 2020 lalu hanya sebesar Rp228 Milyar dari total anggaran sebanyak Rp538 Milyar.

“Sementara, besaran anggaran untuk tahun 2021 yakni Rp251 Milyar. Yang difokuskan untuk sektor kesehatan,” jelasnya. (DK.Com)

Penulis  : adt

Editor   : Lukman