DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Memberantas Pungli atau pungutan liar telah dicanangkan Presiden Jokowi, yang ditindak lanjuti Kapolda Kaltim dengan akan membentuk  Satgas Sapu Bersih.
Langkah tersebut kemudian disambut Gubernur Kaltim Awang Farouk dengan memerintahkan para Bupati dan Wali Kota untuk membentuk  Satgas Sapu Bersih  di daerahnya masing- masing.
Menanggapi hal ini, Rita Widyasari, Bupati Kukar mengatakan jika pihaknya sudah sekian lama mencoba untuk memberantas pungli tersebut hingga ke level pemerintahan terbawah.
“Saat melantik Kepala Desa, saya telah  meminta para Kepala Desa, untuk memiliki komitmen tidak menerima pungli, dan kalau mereka dimintai oleh SKPD,  atau dari  pihak manapun maka mereka harus melapor ke saya,†ungkap Rita di sela-sela peringatan hari Sumpah Pemuda di Hall Convention Center Samarinda, Jum’at (28/10/2016).
Menurutnya, kerja sama yang baik ini harus dimulai dari yang kecil, tidak boleh merugikan masyarakat.
“Seperti di Kukar saat ini  mengurus KTP dan lainnya sebetulnya telah gratis, tapi jangan sampai untuk mempercepat pengurusan warga malah membayar,“ keluh Rita, menanggapi warga yang kerap memberikan uang “pelicin†untuk mempercepat urusan.
Justru ia melihat, kadang-kadang warga membayar bukan diminta, tapi memang sengaja memberi agar urusannya cepat selesai.  Jadi  harus ada kerja sama, bukan hanya bagian yang melayani tapi yang minta dilayani juga harus sadar, jika  dirinya harus mengikuti system.
“Membayar agar urusan cepat selesai, telah dianggap biasa dan telah membudaya. Kondisi ini menunjukkan  masyarakat kita sendiri, sebagian besar tidak tertib, sehingga menimbulkan protes masyarakat lainnya,†jelas Rita yang nampak jengah dengan perilaku seperti itu.
Hal inilah kata Rita yang harus diingatkan kepada masyarakat, agar mengikuti sistem yang ada. Jangan mau minta cepat, dengan melampirkan amplop, membuat yang tidak menggunakan amplop jadi lambat dilayani.
“Dan itu pernah dulu saya temukan  di salah satu  SKPD, sehingga saya minta BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah)  Kukar, untuk segera menggunakan sistem on line. Sehingga untuk pelayanan, tidak bisa lagi ada pertemuan orang per orang, karena berkas yang masuk diproses secara on line,†bebernya.
Sedangkan untuk membentuk Satgas Sapu Bersih tersebut, Rita megakui belum tahu detailnya, namun akan membaca petunjuk arahannya apa saja yang harus disiapkan, yang nanti akan disusun sturukturnya  dengan melibatkan Dandim dan Kapolres.
“Dan jika nanti ada aparat pemerintah ditemukan terlibat pungli, maka sejumlah sangsi jelas akan menghadang,†terang kandidat kuat bakal calon Gubernur Kaltim dari Partai Golkar ini.
Berita terkait :Â Berangus Pungli, Polda Kaltim Bentuk Satgas Sapu Bersih
Namun dalam memberantas pungli, sebut Rita, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena pungli tersebut telah membudaya, menjalar di masyarakat, sehingga menurutnya harus pelan-pelan memberikan arahan  kepada masyarakat untuk memberantas pungli tersebut.
“Dan pelayanan dengan sistem on line, kiranya menjadi solusi bagi pemberantasan pungli. Terlebih di Kukar saat ini telah terdapat 53 sistem on line, sehingga tinggal SDMnya saja yang harus sanggup menjalankannya,  agar sistem E-elektronik tersebut tetap berjalan sebagai mana mestinya, “ pungkas Rita. (*MY)
