Temui Komisi IV DPRD Balikpapan, Warga Tuntut BPJS Kesehatan Gratis
DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Komisi IV DPRD Balikpapan menerima kehadiran puluhan warga dari berbagai elemen yang menyampaikan aspirasinya terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Rabu (23/10/2019).
Elemen masyarakat yang dipimpin Ketua Presidium Tim 11 Andin Syamsir terdiri dari BRM (Barisan Rakyat Melawan), LSM FKPKB ( Forum Komunikasi Pemerhati Kota Balikpapan) dan LSM KPEHR (Komite Penyelamat Hak Ekonomi Rakyat) juga bersama tim Emak-Emak.
Andin Syamsir dalam pertemuan itu mempertanyakan mengapa Balikpapan yang memilik APBD besar masyarakatnya tidak bisa digratiskan BPJS, sementara di Penajam Paser Utara dan Mamuju dengan APBD yang kecil BPJS digratiskan.
“Sebagai masyarakat Balikpapan kami semua menuntut supaya BPJS digratiskan,†tegas Andin.
Tim Emak-Emak juga turut menyampaikan keluhannya bahwa BPJS akan membuat peraturan jika masyarakat di Balikpapan menunggak pembayaran iuran, akan dipersulit dengan tidak bisa memperpanjang SIM kecuali BPJS dilunasi terlebih dahulu.
“Yang lebih parahnya BPJS akan menggunakan tenaga deb collector untuk menagih ke masyarakat yang belum melunasi BPJSnya. Mau dibawa kemana ini semua kecuali kita hanya bisa memohon kepada wakil rakyat yang menjadi penyambung lidah suara rakyat untuk diperjuangkan,†kata perwakilan Emak-Emak yang tidak ingin namanya dimediakan.
Mereka kemudian meminta Komisi IV untuk menyampaikan keberatan masyarakat kepada pihak BPJS terkait hali ini.
Keluhan lain yang disampaikan elemen masyarakat ini terkait mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) yang dinilainya masih banyak yang belum tepat sasaran.
“Perlu ada tim yang dibentuk oleh DPRD, karena CSR ini masih banyak yang belum tepat sasaran dari perusahaan,†kata Andin.
Terakhir disampaikan aspirasinya masalah tenaga kerja yang menuntut agar penggunaan tenaga lokal mencapai 70 persen, sisanya 30 persen baru tenaga dari luar. Hal ini, menurut Andin, sebagaimana juga disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan.
Ketua Komis IV Muhammad Taqwa yang menerima kedatangan warga mengatakan, sebagai Ketua Komisi IV beserta anggotanya akan memperjuangkan aspirasi warga ini.
“Pastinya akan dicarikan titik temu atau solusinya, karena jika nantinya dibiarkan akan menjadi masalah di kemudian hari,†kata Taqwa.
Komisi IV, kata Taqwa, tidak bisa memberikan jawaban apapun hari ini. Karena melibatkan stakeholder lainnya, ada pihak yang terlibat di dalamnya seperti BPJS, rumah sakit, dan dinas sosial.
“Sekali lagi Komisi IV tidak bisa memutuskan secara sepihak, harus duduk bersama dengan pemangku kebijakan,†jelas Taqwa lebih lanjut. (Roni S)
