Sorot Tambang di Kukar, DPRD Kaltim Harap Pemprov Tidak Diam

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Aktivitas Tambang Batubara di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin meresahkan warga. Pasalnya tak hanya dikepung lubang eks Tambang, pemukiman warga juga sering terdampak banjir dampak aktivitas Pertambangan.

Sejumlah warga dari beberapa RT di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kukar, bahkan melakukan penolakan. Mulai dari menghadang truk pengangkut Batubara hingga melakukan aksi demo. Melihat keresahan warga, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Baharuddin Demmu berharap, pemerintah jangan diam menghadapi masalah Pertambangan di Sanga-Sanga.

“Apa yang dilakukan warga ini sebenarnya pemerintah harus mendengar. Kalau pemerintah mendengar, perusahaannya juga mendengar,” ungkap Bahar sapaan akrabnya saat dikonfirmasi DETAKKaltim.Com, Selasa (22/6/2021) siang.

Apabila rakyat menolak Pertambangan, seharusnya jangan dipaksakan tetap menambang. Apalagi Bahar melihat banyak dampak buruk yang sudah dirasakan masyarakat setempat. Legislator dari Dapil Kukar ini menyampaikan apabila telah terjadi penolakan warga, seharusnya saat membuat izin perusahaan ditegaskan untuk larangan menambang.

“Kalau terjadi dampaknya kan perusahaan tidak peduli juga. Jangan hanya memikirkan kelangsungan hidup perusahaan, tapi pikirkan juga masyarakat yang hidup di sekitar Tambang. Rakyat dibikin susah saja. Minimal Kementerian ESDM atau Dinas ESDM duduk bersama,” ucapnya.

Baca juga :

• Komisi 2 DPRD Kaltim Akan Panggil Direksi Perusda Terpilih
• DPRD Kaltim Tengarai Terkendala SIPD, Penyerapan Dana APBD Rendah

Sehingga dengan tegas ia berharap agar seluruh masyarakat Kaltim yang terkena dampak Pertambangan juga melakukan penolakan. Bahar menilai akibat Pertambangan, semakin banyak infrastruktur jalan semakin rusak.

“Kita bingung juga, seolah-olah perusahaan itu malah jadi bosnya pemerintah. Bukan lagi berpedoman, yang mendudukkan mereka itu adalah rakyat,” tegasnya.

Ditanya mengenai rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawas Pertambangan dari DPRD Kaltim, Bahar menyebut jika ia tidak ingin terlibat dalam Pansus. Dikarenakan ia menilai, sudah terlalu banyak rekomendasi yang telah diberikan DPRD Kaltim. Namun tidak mau didengar oleh Pemprov Kaltim.

“Coba rekomendasi itu didengar semua, saya pasti salah satu orang yang mendorong dibentuknya Pansus. Tapi apa faktanya? Dulu Pansus Anak Lubang Tambang, rekomendasinya enggak dijalankan juga sama pemerintah.” tandasnya. (DK.Com)

Penulis : adt

Editor  : Lukman