DETAKKaltim.Com, PENAJAM : Usulan untuk pemenuhan kebutuhan alokasi gas daerah wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, diyakini segera terealisasi. Hal ini terungkap saat Wakil Bupati PPU Mustaqim MZ menghadiri kegiatan diskusi dan sosialisasi pembahasan alokasi gas daerah di Jakarta, Senin, (17/7/2017) di Gedung City Plaza Jararta.
“Semua itu telah diusulkan sesuai permintaan DPRD  Kabupaten PPU, di antaranya untuk pemasangan jaringan gas daerah mulai dari Penajam sampai ke Giripurwa. Semua telah mendapat respon positif dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Jendral ADPM, Andang Bachtiar ini,“ ujar Mustaqim.
Hali itu juga merupakan salah satu tindak lanjut surat dari ADPM terdahulu, sebut Mustaqim, yang menyebutkan bahwa Kabupaten PPU sebagai salah satu anggota ADPM hingga saat ini masih mempunyai beberapa permasalahan yang ada di daerah, terkait dengan kebutuhan Migas sehingga dipandang perlu mengajukan bebera usulan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral melalui ADPM yang ada.
“Alhamdulillah apa yang menjadi permohonan kita mendapat respon positif dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris ADPM ini. Sekretaris Jendral ADPM, Bapak Andang Bachtiar dalam pertemuan ini juga telah merespon semua apa yang kami sampaikan dalam pertemuan tersebut,“ ungkap Mustaqim.
Menurut Mustaqim, sektor yang selama ini paling banyak menggunakan Migas tapi sebaliknya sangat sedikit memanfaatkan gas bumi adalah transportasi, rumah tangga, dan usaha atau pelanggan kecil. Salah satu langkah strategis pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak bumi adalah meningkatkan penggunaan bahan bakar gas bumi, untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil. Jaringan gas untuk rumah tangga berarti mengalirkan gas melalui jaringan pipa hingga ke rumah tangga masing-masing.
“Melalui program ini, masyarakat di daerah yang dekat dengan sumber Gas Bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, aman dan murah. Untuk wilayah Kaltim saja, telah beberapa Kabupaten/Kota yang menikmati program ini. Di antaranya Kota Bontang dan Balikpapan pada 2016 lalu serta Kota Samarinda pada 2017 yang merupakan realisasi pada usulan gelombang pertama dulu, “ beber Mustaqim.
Lantas mengapa Kabupaten PPU hingga kini belum memperoleh alokasi gas di daerah, kata Mustaqim. Dijelaskannya, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU untuk mendapatkan program jaringan gas bagi rumah tangga telah dilakukan dengan berbagai perjuangan. Di antaranya meliputi penyampaian usulan kepada Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI, menyampaikan usulan kepada Wakil Menteri ESDM RI dan sebagainya. Namun ia meyakini tahap kedua ini Kabupaten PPU sebagai anggota ADPM segera memperoleh program penambahan jaringan gas tersebut.
“Keberadaan jaringan gas untuk rumah tangga dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus mengurangi biaya produksi bagi industri rumah tangga dan UMKM, dengan efisiensi hingga sebesar 40-50 persen. Itu semua dapat dilihat berdasarkan daerah-daerah kabupaten/kota yang telah memperoleh program jaringan gas untuk rumah tangga,“ jelasnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten PPU pada 2017 ini telah menyampaikan usulan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang disampaikan melalui ADPM, antara lain adalah untuk penambahan kuota Elpiji sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya menjadi 2.166.814 tabung untuk tahun 2017.
Kemudian usulan juga disampaikan terkait pemasangan jaringan Gas (Jargas) beserta insfrastruktur pendukung, serta penyaluran dan pemeliharaan Jargas di Kabupaten PPU untuk 46.186 sambungan rumah tangga, yang ada meliputi wilayah Babulu sebanyak 11.500 sambungan rumah, Kecamatan Waru sebanyak 4.385 sambungan rumah, Kecamatan Sepaku sebanyak 10.175 sambungan dan Kecamatan Penajam sebesar 20.126 sambungan rumah. Sementara itu Kawasan Industri Buluminung (KIB) juga diusulkan untuk mendapatkan jaringan suplai gas sebesar 1.00 MVA.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh 10 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang merupakan anggota ADPM antara lain Provnsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Wajo, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten PPU. (Humas6/LVL)
