Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Pengesahan APBD Perubahan 2019
DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dalam rangka pengesahan Raperda APBD Perubahan 2019 menjadi Perda APBD Perubahan 2019 di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis (22/8/2019).
Rapat paripurna yang dihadiri 31 dari 40 anggota DPRD Balikpapan dipimpin Wakil Ketua Thohari Azis, Sabaruddin Panrecalle dan Syarifuddin Odang dihadiri Walikota Balikpapan Rizal Effendi.
Thohari mengatakan, setelah disetujui bersama pada tanggal 8 Agustus 2019 yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi, sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah atas Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah selesai melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasinya.
“Hasil evaluasi Gubernur Kaltim tidak ada yang berubah dengan kesepatan rapat paripurna 8 Agustus lalu,†kata Thohari.
Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Kepmen Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 903/4758/1466/111/BPKAD tanggal 20 Agustus 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan Rancangan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pos belanja daerah ditetapkan Rp2,6 Trilun yang semula Rp2,4 Triliun. Untuk pendapatan daerah semula RP2,464 Trilun, berkurang Rp44 Miliar sehingga pendapatan setelah perubahan Rp2,419 Triliun.
Untuk belanja daerah yang semula Rp2,437 Triliun bertambah Rp244 Miliar sehingga setelah perubahan menjadi Rp2,682 Triliun.
Terjadi defisit anggaran dari perbandingan pendapatan dan belanja daerah tersebut sebesar Rp262 Miliar lebih.
Terkait defisit tersebut, Walikota Balikpapan Rizal Effendi usai rapat paripurna tersebut membenarkan.
“Iya (defisit). Tapi nanti ditutupi dengan netto pembiayaan daerah. Jadi hasilnya seimbang,” jelasnya. (Roni S)
