DETAKKaltim.Com,PENAJAM : Marlon Ivanhoe Aippasa, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pengelolaan SDA, Antisipasi Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Kaltim membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) se-Kaltim tahun 2017, di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (3/4/2017) malam.
Riza Indra Riadi dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan ini mengatakan, indeks lingkungan hidup di Kaltim pada 2016 dalam kategori baik.
“Namun jika dibandingkan pada tahun 2015, saat ini terjadi  penurunan kualitas lingkungan di Kaltim, terutama pada kualitas air dan peningkatan lahan kritis yanag akan meningkatkan frekuensi terjadinya banjir, kebakaran hutan  dan sulitnya kebutuhan air bagi masyarakat kaltim mendatang. Bahkan Kaltim saat ini juga telah terdaftar sebagai penyumbang terbesar keempat emisi gas atau efek rumah kaca dari seluruh provinsi di Indonesia,†sebut Riza.
Menurutnya, persoalan lingkungan memang tidak dapat dilihat sebagai suatu persoalan yang berdiri sendiri, karena selalu terhubung dengan kegiatan manusia. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh daerah di Kaltim, karena di sisi lain, daerah juga tetap membutuhkan perluasan pembangunan di daerahnya.
“Berbagai langkah yang  telah dilakukan pemerintah provinsi dalam pencegahan ini adalah, salah satunya melalui pengendalian izin bagi pembukaan lahan baru dan tambang. Serta melakukan upaya-upaya dalam rangka pelestarian lingkungan di Kaltim, di antaranya melalui Kaltim Green dan sebagainya, “ jelas dia.
Mustaqim, Wakil Bupati PPU dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara kegiatan, yang menetapkan Kabupaten PPU sebagai tuan rumah Rakorda PPLH se Kaltim 2017. Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang jauh-jauh telah hadir di PPU.
“Terima kasih kami sampaikan kepada penyelenggara yang telah menetapkan Kabupaten PPU sebagai tuan rumah kegiatan ini. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten PPU,“ sebut Mustaqim.
Sesuai dengan tema Rakorda 2017 yaitu sinergitas dan optimalisasi perangkat daerah pengelolaan lingkungan hidup provinsi Kalimantan Timur, sebut Mustaqim lebih lanjut, ia mengatakan tema tersebut sangat relevan untuk dibahas. Karena telah ditetapkannya UU nomor 23 tahun 2014Â tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah (PP) tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah dan pengisian pejabatnya diselesaikan paling lambat enam bulan, terhitung sejak PP tersebut diundangkan yaitu tanggal 19 Juni 2016.
Untuk melaksanakan amanat UU nomor 23 tahun 2014 dan PP nomor 18 tahun 2016 tersebut, masih menurut Mustaqim, Bupati PPU telah menetapkan Perda Kabupaten PPU nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada 15 Desember 2016.
“Secara umum Perda yang telah disepakati, berdasarkan tipologi pemetaan yang berpedoman pada PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, ditetapkan sebanyak 21 dinas dengan rincian dinas tipe A sebanyak 5 OPD, dinas tipe B sebanyak 11 OPD, dan tipe C sebanyak 5 OPD. Selain itu terdapat unsur lain penunjang urusan pemerintahan berbentuk badan sebanyak 3 OPD yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dengan tipe C, Badan keuangandengan tipe A, dan Badan Perencanaan penelitian dan pengembangan dengan tipe A. Untuk melaksanakan fungsi sekretariat daerah diwadahi dalam bentuk sekretariat daerah dengan tipe A. Untuk OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PPU masuk kategori tipe A, “ bebernya.
Pembukaan Rakorda ini dihadiri Wakil Bupati PPU, Mustaqim MZ, Kepala BLH Kaltim Riza Indra Riadi dan peserta sebanyak 200 orang, merupakan perwakilan dari sepuluh Kabupaten/Kota se- Kaltim.
Rakorda PPLH tersebut dilaksanakan selama tiga hari hingga tanggal 5 April, yang akan ditutup dengan pelaksanaan orientasi lapangan ke PT Kebun Makmur Sejahtera (KMS) dan PT STN. (Humas6/LVL)
