DETAKKaltim.Com, PENAJAM : Yusran Aspar, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) mengatakan merasa prihatin melihat kondisi daerah di Kabupaten PPU, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini.
Menurutnya, Kaltim merupakan Provinsi sebagai penyumbang terbesar bagi Pemerintah Pusat, namun telah sekian puluh tahun daerah ini diperlakukan secara tidak adil.
Dalam pandangan Bupati PPU ini, sekian puluh tahun ada ketidak adilan dari Pemerintah Pusat untuk daerah.  Dapat dikatakan Pemerintah Pusat telah mengeksploitasi seluruh sumber daya alam (SDA)  di Kalimantan Timur termasuk di Kabupaten PPU selama ini.  Bahkan ia sependapat bahwa bila Pemerintah Indonesia memang tidaklah lebih baik dari penjajah Belanda.
“Karena sejarah mengatakan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, namun bumi Kalimantan masih dalam keadaan asli tertutup oleh hutan alam yang lebat. Tetapi jika kita bandingkan dengan cara Pemerintah Indonesia di jaman kemerdekaan, Indonesia hanya memerlukan kurang lebih 40 tahun untuk menguras habis semua sumber daya hutan, minyak dan gas serta batubara tanpa memberikan banyak kemakmuran bagi rakyat Kalimantan Timur,“ kata Yusran Aspar di Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Yusran merasa khawatir, saat ini dengan kondisi Provinsi Kaltim yang dapat dikatakan masih memiliki sisa-sisa sumber daya alam lumayan besar, tetapi salah satu contoh, bahwa  kondisi pembangunan insfrastruktur jalan di seluruh penjuru Kaltim belum dapat dikatakan memenuhi harapan dan berbanding jauh dengan pembangunan insfrastruktur jalan di daerah-daerah di Pulau Jawa.
“Dengan kekayaan yang dimiliki Kaltim saat ini, keadaan daerah kita saat ini saja begini. Kondisi jalan lintas Kaltim sebagian mengalami persoalan berbanding jauh dengan jalan-jalan di Pulau Jawa sana. Apalagi ketika Kaltim sudah tidak mempunyai sumber daya alam lagi ke depan. Kasihan anak-cucu kita pada era 2020 ke atas, semua itu harus kita fikirkan,“ ungkapnya.
Dikatakannya, penghisapan kekayaan alam  yang luar biasa dari luar Jawa dan hasilnya untuk membangun Jawa sudah bukan rahasia lagi. Bahwa jika dilihat secara teritorial luas Jawa hanya 5% dari luas seluruh Indonesia, tetapi 70% anggaran negara tersedot habis untuk Pulau Jawa, sedangkan luar Jawa tidak memperoleh perhatian yang proporsional dari Pemerintah Pusat termasuk Kaltim.
“Suatu contoh kecil saja jika setiap tahun Kaltim menyetor ke kas negara dari hasil Migas sebesar Rp180 Trilliun dan yang kembali ke Kaltim hanya antara Rp5-7 Triliun, tidak perduli apakah Kaltim sedang butuh modal pembangunan yang besar. Maka bukankah ini sebuah penghisapan atau penjajahan riil sumber daya alam ke Kaltim oleh Pemerintah Pusat,“ kata Yusran.
Menengok kondisi ini Yusran mengatakan sangat prihatin dan harus ada sebuah perubahan berarti di daerah ini. Dengan kondisi sebagaian sumber daya alam di daerah telah habis, mulai hutan gundul, batubara habis dan berbagai kekayaan alam lainnya telah musnah. Lantas, kata dia, Â bagaimana nasib masa depan seluruh anak-anak di Kaltim termasuk di Kabupaten PPU ini. Percuma mereka sekolah tinggi jika semua sumber daya alam telah habis.
“Kami selalu memikirkan pembangunan untuk masa depan anak-anak kita. Karena jujur saja, bila seluruh sumber daya alam ini telah tiada, apa yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan di daerah, misalkan pembangunan Jalan, Sekolah, Rumah Sakit, fasilitas air bersih dan sebagainya yang semua itu memang harus dipersiapkan sejak saat ini, untuk anak-anak kita mendatang memasuki tahun 2020 mendatang,“ kata dia.
Untuk itu, lanjut Yusran, semua itu harus dipersiapkan sejak saat ini. Salah satu yang menjadi perjuangan bagi Pemerintah daerah Kabupaten PPU adalah melalui sektor minyak bumi dan gas (Migas), yang memang masih dapat diandalkan bagi pendapatan daerah di PPU. Terkait itu, kata dia, rencananya Pemkab PPU akan melakukan kerja sama dengan Kabupaten Siak terkait pengelolaan Migas di Kabupaten PPU.
“Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah sukses sebagai penghasil dan pengelola minyak bumi dan Gas (Migas), serta memiliki pengalaman lebih dalam hal pengelolaan Migas. Mereka juga telah bersedia untuk membantu kita dan bekerja sama terkait pengelolaan Migas yang ada di daerah kita,“ jelas Yusran.
Langkah-langkah lain yang harus dilakukan dalam melakukan persiapan bagi daerah saat ini, tentunya adalah hilirisasi harus segera dilakukan jika tidak ingin Kabupaten PPU termasuk Kaltim kemudian hari, akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh nilai tambah dari sumber daya alam yang dimilikinya.
Di antaranya seperti  pembangunan pengolahan hasil pertanian dan mekanisasi pertanian, revitalisasi budidaya tambak dan industri pengolahan atau pengalengan ikan, dan promosi ecotourism sektor pariwisata alam adalah prioritas-prioritas yang harus disiapkan demi masa depan generasi muda daerah.
“Tentu semua usaha tersebut memerlukan perjuangan yang besar demi kehidupan yang layak bagi generasi dan anak-cucu kita ke depan,“ pungkasnya. (Humas6/LVL)
