PKP2A III LAN Samarinda Gelar RLA Angkatan XVI, Idris : Bicara Outcome 

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda kembali menyelenggarakan Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) di Kampus LAN Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (13/8/2018).

Dalam sambutannya, Mariman Darto selaku Kepala PKP2A III LAN Samarinda mengungkapkan Pelatihan RLA ini merupakan angkatan XVI yang diikuti 25 orang peserta dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 4 orang, dan Provinsi Kaltim 4 orang, Kalsel 5 orang, Kalteng 4 orang, Kalbar 3 orang, Kaltara 3 orang, dan Bangka Belitung 2 orang.

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 7 Desember 2018 ini mengambil tema : Sinergi Implementasi Kebijakan Pembangunan Hijau dan Berkelanjutan Menuju Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals 20130.

“Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi nasional sesuai tema. Mengelola proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi di instansinya masing-masing,” kata Mariman.

Muhammad Idris, Deputi Bidang Diklat LAN RI usai membuka kegiatan yang dihadiri Meiliana selaku Pj Sekretaris Provinsi Kaltim yang mewakili Gubernur mengatakan, academy Ini adalah sebuah program prioritas nasional yang memang diperuntukkan untuk memilih orang-orang terbaik di birokrasi sebagai champion, sebagai pemimpin perubahan.

“Birokrasi kalau tidak memiliki mesin perubahan itu agak berat melakukan percepatan, oleh karena itu peserta RLA ini lebih diarahkan kepada bagaimana menyiapkan para pejabat birokrasi yang masih lama rentang tugasnya untuk mengabdi, untuk mempersiapkan sebuah perubahan birokrasi dengan cepat mulai dari aspek kultur sampai kepada institusi,” jelasnya kepada DETAKKaltim.Com.

Yang kedua, lanjut Idris, Diklat ini dianggap prioritas nasional karena kita diharapkan bisa menjadi model. Model itu bisa diikuti orang. Yang ketiga, Diklat ini juga kita berharap mengikis sektoralisme, pendekatan-pendekatan strukturalisme yang selama ini selalu melekat di birokrasi itu. Kita harapkan dihilangkan, dikikis sedikit demi sedikit.

“Tidak ada masalah yang independen, tidak ada masalah yang tunggal. Selalu masalah birokrasi harus dihadapi dengan multi institusi, multi stakeholder dan oleh karenanya ini dibiasakan mereka untuk mencoba menyelesaikan masalah,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kelas ini ditetapkan tema secara nasional untuk bagaimana menangani pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan bagaimana pertumbuhan dilihat dari program estetis. Kenapa kita bawa ke tema itu, karena kita jadikan tema sebagai exercise. Mereka terbiasa berdiskusi lintas Kementerian, lembaga daerah yang berbeda-beda. Harus ada tema yang dijadikan sebagai mesinnya, sebagai alat ukurnya. Apakah betul mereka menyelesaikan masalah dengan background yang berbeda-beda dengan perspektif yang berbeda-beda.

Menjawab pertanyaan DETAKKaltim.Com soat tantangan terberat untuk mencapai ketiga tujuan yang disebutkan, Idris mengatakan yang paling berat itu adalah bagaimana para peserta Diklat nanti begitu keluar betul-betul diapresiasi oleh lembaganya, menjadi pemimpin perubahan yang tidak terkontaminasi dengan kultur lama.  Begitu dia keluar nanti dibawa kemana-mana untuk menjadi yang kita sebut dengan champions.

“Di manapun ditempatkan dia selalu menunjukkan cara kerja yang  outcome oriented, tidak boleh birokrasi itu kalau hanya bicara terus mengenai output, tapi bicara mengenai outcome,” tandasnya. (LVL)