Miskin Komunikasi, APBD 2021 Berubah Lagi di “Injury Time”

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Proses Sidang Paripurna untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2021sudah dimulai, fraksi-fraksi sudah mempersiapkan Pandangan Akhir sesuai yang disepakati di saat nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Samarinda, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA)– Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) senilai Rp2,4 Triliun.

Namun sesaat Paripurna dimulai, pimpinan sidang Ketua DPRD Sugiyono mengumumkan jika ada surat dari Pemkot Samarinda tentang penyesuaian APBD Kota Samarinda yang bertambah menjadi Rp2,576 Triliun, dan ini adalah perubahan draft APBD untuk yang ketiga kalinya, Senin ( 30/11/2020).

Seakan sudah memprediksi kejadian draft APBD Kota Samarinda bakal berubah-ubah hingga di injury Time,  atau penghujung waktu Pengesahan, Angkasa Jaya Djoerani,  Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda dengan tersenyum santai mengurai penyebabnya.

“Yang membuat kita semua seperti ini karena dalam sistem penyusunan APBD adalah sistem yang  aturannya baru, ada pembatasan  waktu yakni hingga tanggal 30 November APBD harus disahkan. Terlebih adanya masa transisi  teman-teman kemarin yang  baru dilantik, mungkin ada yang belum tahu  fungsi dan tanggung jawab masing-masing dan, tidak semua unsur tahu dan paham itu,“ kata Angkasa.

Angkasa melanjutkan, kelemahan kita adalah komunikasi Legislatif dan Eksekutif. Jika komunikasi bagus, aman dan nyaman, maka akan saling mengingatkanlah antar Eksekutif dan legislatif  jika ada yang belum final proses pembahasannya.

“Akibatnya terjadilah perubahan draft APBD Kota Samarinda  2021, sebanyak 3 kali. Draft APBD Pertama 2,1 Triliun, lalu draft  APBD Kedua naik 2,4 Triliun dan Ketiga kalinya di penghujung waktu, hari terakhir pengesahan APBD naik lagi jadi 2,576 Triliun,“  beber politisi senior PDIP Kota Samarinda ini.

Menurutnya, ini menunjukkan kelemahan akibat tahapan proeses pembahasan tidak dilakukan dan ketidakpahaman teman-teman. Bukan karena tidak mengerti hak budgeting,  tapi tidak tanggap.

“Mungkin saja dalam kondisi ini Pemkot juga santai-santai saja, mumpung tidak ditanya,” ujarnya sambil tertawa kecil.

Seharusnya saling peduli, kata dia lebih lanjut, saling mengingatkan jika ada APBD yang harus dibahas mendalam. Ini baru dibahas sementara dianggap sudah menentukan nilai APBD, lalu nilainya di-input karena alasannya mendesak harus di-input  jadilah demikian prosesnya.

Berita terkait : Timbul Anggaran Siluman, Politisi PKS Interupsi Rapat Paripurna DPRD Samarinda

“Saya tidak bisa menyalahkan mereka, ini adalah akibat kemiskinan komunikasi, seharusnya tidak bisa saling membiarkan. Sama-sama memahami apa dampak dari hal tersebut, ya jangan ditantang DPRD dengan pembiaran, jangan sampai terjadi lagi hal tersebut,“ urainya.

Baca juga : Polemik APBD Samarinda, Angkasa Kritisi Pembahasan Dilewati Tanpa Kesepakatan

Ia kemudian menegaskan, biar bagaimanapun sebaiknya harus komunikasi.

“Harusnya DPRD dan Pemerintah Kota tersebut mesra gitu loh, saling menutupi kekurangan, dan harmonis bukan sebaliknya,” pungkas Angkasa sambil beranjak dari ruang Komisi menuju ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Samarinda, bergabung dengan rekan anggota Dewan yang lain. (DK.Com)

Penulis : @my  

Editor   : Lukman