Legislator Berkarya Minta Pemerintah Serius Tangani Tapal Batas Kutim

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Kaltim, Apansyah meminta kepada pemerintah untuk serius menangani tapal batas antar Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Anggota DPRD dari Komisi B itu menyebutkan, pada poin 4 dalam laporan rangkuman hasil kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, terdapat fokus dalam penyelesaian penetapan tapal batas di wilayah Kutim.

Penetapan tapal batas yang belum jelas berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD), dan kebutuhan peruntukan potensi suatu wilayah.

“Kita prihatin terhadap tapal batas wilayah Kutim yang belum jelas dari antar Desa, Kecamatan, bahkan Kabupaten. Bahkan sampai hari ini yang masih berseteru adalah tapal batas dengan Kabupaten Berau,” ujar Apansyah saat dikonfirmasi DETAKKaltim.Com, Jum’at (21/5/2021).

Tapal batas yang belum pasti dapat terjadi lantaran luasan wilayah Kutim yang besar, sehingga pemerintah tidak dapat dengan cepat dalam menangani permasalahan tersebut.

Selain dengan Kabupaten Berau, hingga saat ini tapal batas Kutim dengan Kota Bontangpun belum jelas.

Untuk itu, politisi dari Partai Berkarya ini yang juga membidangi permasalahan pemetaan meminta kepada pemerintah, untuk serius menangani polemik tapal batas wilayah di Kutim.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan terkait permasalahan tapal batas ini, yang mana telah tertuang dalam laporan hasil kerja Bapemperda DPRD tentang rancangan awal (Ranwal) RPJMD tahun 2021-2026,” jelasnya.

Masih dikatakan politisi Berkarya itu, permasalahan tapal batas sangat riskan menimbulkan masalah di masyarakat.  Apalagi di daerah yang disengketakan terdapat sumber daya alam seperti Tambang, Perkebunan, dan lain sebagainya.

“Sehingga ini pembahasan penyelesaian tapal batas Kutim, yang harus segera terselesaikan,” tutupnya. (DK.Com/adv.)

Penulis : RH

Editor   : Lukman