Komisi 1 DPRD Balikpapan RDP dengan KPU Balikpapan

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN: Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan di Ruang Komisi 1 DPRD, Senin (9/1/2023).

Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan Laisa Hamisa yang memimpin RDP mengatakan, Komisi 1 mengundang KPU Balikpapan terkait kegiatan KPU. Untuk mengetahui tahapan yang telah dikerjakan KPU Balikpapan, menjelang Pemilihan Umum yang akan digelar tahun 2024. Dan ternyata KPU telah menjalankan tahapan sejak bulan Juni 2022.

“Sekarang sudah tahapan Pelantikan PPK. Selain itu juga, masalah Kesekretariatan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota,” kata Laisa.

Dewan juga mempertanyakan terkait persyaratan petugas dari PPS, termasuk terkait kesehatan agar tidak terjadi seperti sebelumnya.

“Ada penekanan di situ, bahwasanya ada teknis pemeriksaan kesehatan seperti gula darah, kolesterol, tekanan darah. Kalau ada permasalahan kan ada penjaringan 15 orang lainnya, untuk bisa menggantikannya,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Baca Juga:

• RDP dengan DPPR, Komisi 3 DPRD Balikpapan Pertanyakan Serapan Anggaran
• Sambut Nataru, Kantor SAR Balikpapan Siagakan Personil dan Alut

Harapannya, para petugas yang bertugas pada Pemilu tahun 2024 adalah  yang mempunyai pengalaman sebelumnya, sehingga bisa lebih memahami pekerjaan.

Kemudian, Komisi mengusulkan perhitungan suara dari Pemilihan Presiden baru DPD, DPRD Pusat dan DPRD Kota.

“Kita balik bisa nggak, walaupun sudah rentetan dari sana. Kalau bisa DPRD kota dulu karena inilah yang rentan, apalagi ada 18 partai. Kita coba usulkan,” sambung Laisa.

Terkait anggaran yang berasal dari APBN, dewan nanti tetap mengusulkan anggaran untuk Pilkada, karena ini Pilkada Kota dan Provinsi.

“Entah 60 Kota Balikpapan dan 40 di Provinsi,” jelasnya.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan, RDP ini digelar untuk mengetahui beberapa hal yang telah dilakukan KPU Balikpapan menjelang Pemilu tahun 2024.

“Dari dewan ini belum tahu persis yang dilakukan KPU hingga saat ini. Banyak hal yang dibahas,” ungkap Toha.

Noor Toha menyampaikan salah satunya membahas isu Judicial Review, sumber anggaran untuk Pemilu tahun 2024. Bahwa Pemilu ini anggaran mutlak dari APBN, kalau Pilkada baru menggunakan anggaran hibah dari Pemerintah Kota. Termasuk PPK sudah dilantik, dan PPS sedang persiapan.

“Sekarang sedang proses untuk pengajuan tiga nama untuk jajaran Sekretariat di tingkat PPK. Sekarang sedang digodok oleh teman PPK untuk diusulkan ke KPU, dan KPU nanti mengusulkan ke Pemerintah Kota untuk di SKkan.” tandas Toha. (DETAKKaltim.Com/Adv.DPRD Balikpapan)

Penulis: Jamil/Roni

Editor: Lukman