Ketua Komisi C DPRD Kutim Sorot Maraknya TKA

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke wilayah Kutai Timur (Kutim) ikut disorot Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ramadhani.

Ramadhani tak ingin Pemerintah Kutim tinggal diam. Ia meminta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim untuk berhati-hati, saat mengambil kebijakan memudahkan TKA atau kuli asing masuk ke Kutim.

“Disnaker harusnya tegas, kadang ini permainan pusat tapi yang kena dampak yang di daerah, khususnya putra-putri daerah kita, bisa jadi penonton di daerah sendiri,” tegas Ramadhani saat mengikuti hearing beberapa hari lalu.

Berita terkait :

• Legislator Kutim Ungkap Banyak TKA Ilegal di Pabrik Semen PT Kobexindo

Iapun meminta, jangan sampai kuli asing itu berkeliaran, dan menggantikan pekerja lokal di Kutim.

“Kami wakil rakyat pastinya mendukung ketika banyak investor asing yang masuk, tapi harus diwaspadai ketika kuli asing ilegal yang juga ikut masuk. Jangan sampai TKA itu berkeliaran di wilayah kita, atau bahkan menggantikan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi di bidang itu,” sebut Ramadhani.

Baca juga : 

• Kasus Solar Cell, Kejari Kutim Akan Lakukan Pemanggilan Paksa Saksi
• Duh! Seorang Pelajar Disetubuhi Pacarnya di Guest House
• Jembatan Mahkota 2 Kembali Bisa Digunakan dengan Syarat
• Residivis Berulah Lagi, Setubuhi Pacar hingga Hamil

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga meminta, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan memastikan kompetensi tenaga kerja lokal terserap secara maksimal di Perusahaan Semen itu, PT Kobexindo Cement (KC).

TKA yang masukpun diharapkan melakukan knowledge transfer kepada para pekerja lokal, sehingga kompetensinya meningkat.

“Mungkin ada bidang atau skill khusus yang belum dimiliki oleh pekerja lokal kita. Nah, hadirnya TKA itu, seharusnya dapat memberikan knowledge transfer ke pekerja kita. Dengan begitu, kompetensi pekerja kita juga akan meningkat,” tegas Ketua Komisi C itu.

Di sisi lain, Ramadhani juga meminta Disnakertrans Kutim untuk melakukan pengawasan terhadap TKA yang masuk, dan memastikan dokumen yang digunakanpun resmi.

“Jangan sampai justru kita malah diserbu TKA ilegal, yang rugi kita dan pekerja lokal.” pesan politisi Dapil I Sanggata Utara itu. (DK.Com/adv.)
Penulis : RH

Editor  : Lukman