Kerap Kritisi Pemkot, Laila Sampaikan Permintaan Maaf

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA  :  20 tahun sebagai pemimpin Kota Samarinda dengan jabatan 2 periode sebagai Wakil Wali Kota dan 2 periode sebagai Wali Kota Samarinda, sebuah pengabdian yang cukup lama dengan segala dinamika hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda selaku mitra dari eksekutif.

Di penghujung jabatan dari Wali Kota Syaharie Jaang, pasca mengucapkan salam perpisahan dengan anggota Dewan di dalam kesempatan Sidang Paripurna DPRD Kota Samarnda,  anggota Dewanpun membalas ucapan maaf yang sama.

Seperti ucapan yang disampaikan Laila Fatihah, anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda  yang walau kerap kritis terhadap kinerja Pemkot Samarinda, namun di penghujung waktu jabatan Syaharie Jaang, Laila mengucapkan permintaan maafnya.

“Untuk Wali kota Bapak Syaharie Jaang, karena ini sudah mau purna tugas beliau. Yang jelas terima kasih, beliau sudah menghantarkan Kota Samarinda dari Wakil hingga menjadi Wali Kota. Selama lebih dari 20 tahun beliau sudah mengantarkan Kota Samarinda yang mungkin masih berbenah seperti ini, “ beber wanita penuh senyum ini.

Laila juga menyampaikan, selaku lembaga ia mewakili lembaga dan pribadi mohon maaf apabila selama bermitra ada salah kata dan tingkah laku.

“Yang jelas kami berterima kasih kepada beliau yang sudah membuat Samarinda sedikit lebih baik, walaupun secara keseluruhan banjir belum bisa teratasi, tetapi sekarang pembangunan Samarinda sudah lumayan pesat,” terang Laila.

Terlihat seperti itu, kata dia, karena Samarinda sudah mulai menggeliat sebagai kota yang memang dikatakan sebagai  kota jasa.

Namun kala dimintai komentar berapa prosentase keberhasilan Jaang memimpin Kota Samarinda selama dua periode, Laila mengatakan sekitar 80 persen.

Baca juga : Jalan Provinsi Banyak Bolong Disorot Politisi PKS Samarinda

“Memang permasalahan banjir adalah persoalan klasik, siapapun Wali Kotanya. Permasalahan banjir adalah persoalan kita bersama,” sebutnya.

Banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, lanjut politisi PPP ini, atau dibebankan kepada lembaga DPRD saja, semua terlibat dalam penanganan banjir.

Sedang masalah penganggaran penanganan banjir, menurut Laila, Dewan selalu menganggarkan, dan menjadi skala prioritas.

“Meski demikian dilihat juga misalnya itu untuk apa, apakah untuk perbaikan drainase, baru kita prioritaskan yang mana lebih dulu,“ tutupnya. (DK.Com)

Penulis :  @my

Editor   : Lukman