Kepala BPKAD Bontang Jelaskan Soal Silpa

DETAKKaltim.Com, BONTANG : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang menjelaskan terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang banyak dipertanyakan masyarakat awam. Dimana Silpa biasa terjadi di akhir tahun anggaran, usai pemeriksaan keuangan selesai dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala BPKAD Bontang Amiluddin mengatakan, yang bisa menentukan Silpa itu dari hasil audit BPK. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang tidak terserap maksimal. Namun hal itu banyak dipermasalahkan oleh masyarakat.

“Kadang-kadang ada pemikiran masyarakat kok banyak Silpa, sementara masih ada kegiatan yang belum terlaksana. Biasanya ada pemikiran begitu,” jelas Amiluddin belum lama ini.

Nah, persepsi seperti itu biasanya bagi masyarakat yang menganalogikan jika keuangan daerah sama halnya dengan keuangan rumah tangga. Padahal, kata Amiluddin, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Seperti contoh, jika pemerintah menganggarkan untuk membeli Ponsel seharga Rp1 Juta, tapi dalam kontrak hanya Rp800 Ribu, ada ada kelebihan anggaran Rp200 Ribu yang nantinya menjadi Silpa.

“Silpa itulah yang diaudit oleh BPK,” imbuhnya.

Hal ini juga berlaku pada pekerjaan proyek pihak ketiga. Jika hasil audit BPK proyek tersebut tidak layak dibayar Rp800 Ribu karena ada kegiatan yang tidak diselesaikan oleh pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga mendapat denda yang harus dibayar dan pembayaran denda tersebut masuk dalam daftar Silpa.

“Misalnya lagi pembuatan jalan 7 Cm, ternyata ketika diukur oleh BPK hanya 5 Cm. Terjadi kelebihan pembayaran dan harus ditarik, karena itu menjadi Silpa. Menurut BPK terjadi pemborosan dan harus dikembalikan oleh pihak ketiga,” bebernya.

Jika tidak sesuai spek juga, maka perlu dikembalikan kelebihannya. Kalau sudah BPK yang menyebut harus dikembalikan, maka pihak ketiga harus mengembalikan.

“Jadi harus ada mekanisme yakni dibahas dengan DPRD Bontang,” tandasnya. (DK.Com)

Penulis : Cinhue

Editor   : Lukman