IKBM Kaubun Minta Pemerintah Perbaiki Jalan Antara Kaubun-Kaliorang

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Pembangunan infrastruktur jalan sangat penting bagi percepatan roda perekonomian masyarakat dari Desa menuju daerah Perkotaan, namun apa yang terjadi di akses jalan antara Kecamatan Kaubun-Kaliorang yang merupakan jalur Provinsi, masuk daerah Kutai Timur, sangat miris melihatnya.

Kondisi jalan yang menghubungkan kedua Kecamatan tersebut, Kaubun-Kaliorang, mengalami kerusakan di sejumlah titik yang cukup parah. Bahkan ada yang mengalami longsor, sehingga saat melintasi kawasan ini pengendara harus ekstra hati-hati, apa lagi setelah diguyur hujan jalanan menjadi berlumpur dan licin.

Kondisi ini ditanggapi Mahasiswa Kaubun yang mengatasnamakan diri IKBM (Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa) Kaubun. Sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulisnya yang diterima DETAKKaltim.Com, Ketua IKBM Kaubun Hasbi Mo’a mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim kurang serius untuk bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut.

“Sudah seharusnya Pemerintah Provinsi mengerjakan perbaikan infrastruktur demi keselamatan pengguna jalan, sebab jika jalan rusak pasti masyarakat mengalami kesulitan, terutama di sektor ekonomi. Ini baru salah satu dari sekian banyaknya masalah kerusakan jalan, masih banyak titik yang rusak akses antar Kabupaten/Kota, Kecamatan, karena itu sudah bagian dari wewenang Pemerintah Provinsi,” kata Hasbi, Senin (19/4/2021).

Senada Hasbi, reaksi juga disampaikan Dewan Pembina IKBM Kaubun Yohanes Richardo Nanga Wara. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim untuk segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut, jangan menunggu ada korban baru bergerak.

“Dinas PU Kaltim harus segera turun ke lapangan, secepatnya diperhatikan, perbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Jangan menunggu viral di sosial media atau ada yang jatuh korban baru bergerak,” kata Richardo.

Richardo juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kutim juga harus tinjau ke pedalaman untuk melihat secara langsung pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang. Sebab syarat-syarat pembangunan mesti dimulai dari pinggiran dan pedalaman, khususnya akses jalan antar daerah Kabupaten/Kota, antar Kecamatan hingga Desa. Agar berkesinambungan dengan jargon Kaltim berdaulat, tidak sekedar sloganis bombastis.

“Jika tidak dikerjakan secepatnya, maka Dinas PU Kaltim perlu dilakukan evaluasi kinerjanya. Dan tugas Pemerintah Kabupaten untuk segera menyelesaikan persoalan infrastruktur, tidak hanya sekedar menebarkan janji saat Pemilu bagi rakyat.” ungkap Richardo mengakhiri. (DK.Com)

Penulis : LVL