Fuad Ingatkan Banyak Program Pemkot Samarinda Belum Dibayar

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Di penghujung waktu berakhirnya masa jabatan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang  yang akan segera berakhir di Tahun 2020 ini, berbagai catatan ditorehkan DPRD Samarinda, mengingat Dewan adalah  mitra kerja dari Eksekutif.

Catatan akhir jabatan Wali Kota Syaharie Jaang  dengan berbagai dedikasi yang selama periode kedua memimpin Kota Samarinda, tidak bisa dinafikan telah membangun Kota Samarinda maju seperti saat ini.

Polesan tangan dingin Syaharie Jaang telah membawa Samarinda yang bergelar kKota Tepian tersebut, menjadi kota metropolis dengan segala dampak yang mengikuti laju perkembangan Kota Samarinda.

Namun tiada perkembangan yang tak berdampak, terlebih jika berkaitan dengan anggaran, karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang harus dapat mendukung laju pembangunan yang harus seirama.

Kala pembangunan sudah tak seirama dengan kemampuan anggaran, dengan banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Baik ekonomi global ataupun adanya faktor pandemi wabah penyakit seperti saat ini, membuat catatan bagi sang Pemimpin Daerah jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan jelang akhir masa jabatan.

Hal inilah  yang coba diingatkan oleh Dewan selalu mitra Eksekutif dengan fungsi pengawasannya, seperti yang disampaikan Fuad Fakhruddin, Ketua Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Samarinda.

Dimana Fuad mengatakan Dewan akan memberikan masukan kepada perintah Kota apa yang dianggap kurang.

“Termasuk kondisi sekarang yang dirasakan masyarakat dengan melambannya ekonomi, membuat tertundanya beberapa program Pemerintah Kota. Yang saat ini terkendala oleh peralihan  dana yang seharusnya untuk infrastruktur, namun dialihkan untuk kesehatan secara menyeluruh, “ jelas Fuad, Senin (30/11/2020).

Baca juga : Dalam Reses, Laila Sebut Warga Butuh Antena Router

Fuad lalu menggaris bawahi, jika hal ini perlu menjadi catatan Pemerintah Kota agar ke depannya  pemerintah tangguh menghadapi persoalan yang kita tidak duga sebelumnya.

“Kita harus punya persiapan, seperti saat ini Pemerintah Kota keteteran, sehingga menunda beberapa program di anggaran murni. Dan akhirnya banyak anggaran di Perubahan yang belum di bayarkan,” ujar politisi  dari fraksi Gerindra tersebut.

Di Perubahan 2019 tidak bisa dibayar, ungkap Fuad, ketemu lagi di murni 2020 juga belum bisa dibayar. Di Perubahan 2020 juga tak bisa dibayar, tertunda lagi di murni 2021.

“DPRD tidak ingin membuat akhir masa jabatan Wali Kota dengan tidak baik kinerjanya, karena kita masih gunakan  azas ketimuran, kekeluargaan.Tapi jangan sampai timbul temuan-temuan dikemudian  hari,” ujarnya pelan.

Untuk itu, masih kata Fuad, selama ini Dewan berusaha intens melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota. (DK.Com)

Penulis : @my

Editor   : Lukman