DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Seperti diketahui, akibat penurunan target pendapatan pada saat penyusunan APBD Kaltim 2016 yang direncanakan lebih dari Rp11 trilyun, namun ternyata mengalami penurunan Rp3 trilyun, menyebabkan semua rencana belanja harus dikoreksi, ditunda atau dihapus tidak jadi belanjakan.
Menghadapi kondisi tersebut maka tiada lagi jalan keluar, akhirnya tim anggaran Pemerintah Provinsi, menurut Aji Sayid Faturahman, asisten IV Sekprov Kaltim, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, telah sampai pada keputusan akan mengusulkan ke DPRD Kaltim, untuk mengurangi anggaran belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pemotongan TTP tersebut direncanakan sebesar 50%, yang akan dilakukan untuk pembayaran TTP bulan Oktober dan Desember 2016.
Namun kala dikonfirmasi kepada Selasa (11/10/2016) Ketua DPRD Kaltim H Syahrun mengatakan, jika pihaknya belum menerima usulan bagi pemotongan TTP tersebut, bahkan politisi Partai Golkar ini nampak heran terhadap rencana pemotongan TTP tersebut.
“Tidak ada pemotongan TTP pada tahun ini. Jikapun ada pemotongan, baru bisa diberlakukan pada tahun depan,†terang Syahrun.
Menurut H Alung, sapaan akrabnya, KUA PPAS dari Pemprov saja belum masuk, bagaimana bisa membahas masalah pemotongan TTP tersebut.
Berita terkait :Â Â Atasi Defisit Anggaran Kaltim, TTP Pegawai Dipotong
KUA PPAS sendiri seperti diketahui merupakan Kebijakan Umum APBD (KUA) Â serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS), menjadi dasar di dalam penyusuan mata anggaran APBD.
Jika ada usulan dari Pemprov untuk pemotongan TTP tersebut, masih menurut Syahrun, akan membahasnya bersama Badan Anggaran. DPRD akan memberikan masukan sehingga keputusan tersebut menjadi keputusan bersama, bukan sepihak. (*MY)
