Debat Paslon Pilgub Kaltim, Safaruddin Versus Awang Ferdian Hidayat

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Pasca debat publik pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di Stasiun Metro TV Jakarta, silang pendapat terjadi di mana-mana. Paslon nomor 4 Rusmadi-Safaruddin paling banyak dibicarakan, baik sentimen positif maupun negatif. Komentar terhadap Safaruddin terutama ketika berdebat dengan Awang Ferdian Hidayat, Cawagub Paslon nomor 2 mendapat perhatian.

Ketika itu Awang Ferdi mencecar pertanyaan tentang program kerja Rusmadi-Safaruddin membantu Desa dengan Rp5 Miliar – Rp10 Miliar. Awang Ferdi mengklaim dengan bantuan sebesar itu per Desa, maka APBD Kaltim yang sedang melorot tinggal sekitar Rp8 Triliun habis hanya untuk membantu Desa. Sementara untuk kegiatan pembangunan lainnya serta gaji pegawai, bagaimana?.

Menerima pertanyaan itu, Syafaruddin berusaha menjelaskan bahwa program yang dimaksudnya adalah tiap Desa harus mengajukan proposal dulu, apa layak dibantu dengan nilai itu. Bantuan bukan untuk dibagi-bagi kepada oknum Desa, tapi harus terseleksi memang untuk kebutuhan rakyat di Desa seperti pemberdayaan dan produksi. Bantuan kepada Desa juga tidak diberikan saban tahun, tapi selama 5 tahun semasa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Nada suara Safaruddin sempat meninggi ketika mengatakan bahwa tugas pemerintah daerah juga mengejar dana dari pemerintah pusat untuk Desa.

Situasi jadi terbalik ketika Safaruddin yang balik bertanya kepada Awang Ferdian Hidayat. Pertanyaan seputar program kerja pasangan calon nomor 2 itu dijawab Awang Ferdi bahwa mereka juga punya program membantu dana desa sebesar Rp1 Triliun per Desa.

Mendapat pernyataan yang didengar pemirsa televisi di seluruh Indonesia itu, Safaruddin langsung ‘menyambar’.

“Tadi anda bilang Rp1Triliun per Desa. Kalau begitu cuma 8 Desa yang kalian bantu,” tembak Safaruddin yang kemudian mengundang gemuruh di ruangan itu.

Akhirnya Awang Ferdian Hidayat meralat bahwa yang dimaksud adalah Rp1 Triliun untuk membangun seluruh desa. Akhir dari ‘drama’ debat keduanya diakhiri dengan saling bersalaman dan cipika-cipiki.

Irjen Pol Purnawirawan Safaruddin sebelumnya adalah Kapolda Kaltim. Setelah masuk masa pensiun Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memilihnya untuk maju dalam Pilgub Kaltim. Dia ditugaskan untuk mendampingi Rusmadi Wongso sebagai Calon Gubernur. Rusmadi adalah seorang birokrat, mantan Sekdaprov dan Kepala Bappeda.

Pasangan yang mewakili dua suku dengan populasi besar di Kaltim ini, Jawa dan Bugis, diprediksi banyak kalangan bakal memenangkan pemilihan. Keduanya juga dianggap sebagai pasangan paling ideal, yakni Rusmadi yang ahli pertanian dan memahami birokrasi pemerintahan, sedangkan Safaruddin yang seorang berlatar belakang Jenderal Polisi dapat melindungi rakyat.

Survei yang dilakukan beberapa lembaga riset menyebutkan kecendrungan Rusmadi-Safaruddin bakal memenangkan Pilgub. Di antara seluruh kandidat, program-program yang disusun dalam “Kaltim Bermartabat” dengan Dasacita atau 10 program kerja, cukup mewakili kebutuhan masyarakat yang sedang dipersiapkan menuju transformasi ekonomi Kaltim tahun 2030.

Debat Pailgub, “Panggung” Rusmadi

Tentang transformasi ekonomi agar Kaltim tidak lagi menggantungkan harapan dari Migas, Rusmadi mampu menguraikan bahwa sejak 10 tahun silam, langkah transformasi ekonomi itu sudah dilakukan dengan kebijakan di tangan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sedangkan dirinya sebagai Kepala Bappeda dan kemudian Sekdaprov Kaltim.

“Sepuluh tahun lalu ketergantungan ekonomi Kaltim dari sektor migas mencapai 75 persen. Tapi sekarang setelah sepuluh tahun kami usahakan perubahannya, tinggal 65 persen,” kata Rusmadi.

Dengan program-program pembangunan yang tepat, Rusmadi mengaku mampu untuk terus melepasakan diri dari ketergantungan Migas.

“Kuncinya adalah pemerintah bersama masyarakat mau bahu membahu, kerja keras,” ujarnya.

Jawaban lain yang bikin Rusmadi menjadi ‘beda’ dengan calon Gubernur lainnya adalah kemampuan mengebolarasi masalah yang dipertanyakan dari panelis kalangan akademisi dan Wartawan di Kaltim.

Salah satunya tentang deforestasi akibat tambang dan menegakan keadilan bagi korban lubang tambang.

Hal pertama disampaikan Rusmadi yaitu dirinya mengakui bahwa tambang memang penyebab deforestasi. Iapun lalu menyebut jumlah izin tambang dan luasannya melebihi areal penggunaan lain dalam tata ruang di Kaltim.

“Kita memiliki 1.103 izin usaha pertambangan dengan luas 5,1 juta hektar. Padahal areal penggunaan lain hanya 4,4 juta hektar. Berarti, areal pertambangan ini masuk areal pemukiman, pertanian,” katanya.

Kelebihan luasan izin tambang inilah akhirnya memakan korban jiwa.

“Oleh karena itu, kenapa banyak lubang tambang dan makan korban,” kata Rusmadi.

Rusmadi melanjutkan penjelasannya bahwa permasalahan timbulnya korban jiwa di lubang tambang harus diatasi melalui penataan dan penertiban izin tambang.

“Ini soal penataan, soal penertiban perizinan,” katanya.

Ia pernah sebagai Sekda Provinsi Kaltim. Pengalamannya bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah mencabut ratusan izin tambang.

“Ketika UU Nomor 33 Tahun 2014 ada, wewenang izin tambang diberikan kepada provinsi. Yang saya lakukan sebagai Sekda, bersama Pak Gubernur adalah melakukan penataan dan penertiban,” kata Rusmadi.

Rusmadi dihadapkan pada 807 izin pertambangan belum clean and clear yang melanggar peraturan dan perundang-undangan di Kaltim.

“Sampai saya selesai melaksanakan tugas sebagai Sekda. Masih ada 407 izin tambang dan itu luasnya 2,5 juta hektar. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu ke depan tidak bisa dibiarkan,” jelas Rusmadi.

Rusmadi sepakat bahwa pertambangan batubara terus bisa dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim dan kesejahteraan masyarakat. Tapi, harus tidak merusak lingkungan.

“Memang sumber daya alam minyak bumi, gas dan batubara harus dimanfaatkan, tapi tetap harus dalam perspektif memperhatikan lingkungan,” (LVL)