DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pegawai yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, adalah sebuah keputusan simalakama. Karena jika TTP tetap dibayar full,  di saat kondisi  anggaran sedang defisit, maka akan berdampak pada pengerjaan proyek fisik sedang berjalan yang juga membutukan anggaran.
Demikian dijelaskan Said Faturahman, Asisten IV Sekprov Kaltim, Rabu (28/9/2016) yang mengatakan bahwa  jika menutup defisit tersebut  dengan cara mengurangi belanja infrastruktur, sedang infrastruktur yang sudah dikerjakan, telah diturunkan menjadi sampai batas 75%, kemudian akan   diturunkan lagi pada titik  pengerjaan 50% maka akan terjadi dua dampak.
“Dampak yang pertama kegiatan tersebut akan terkesan mangkarak, tidak selesai atau tidak jalan karena hanya 50% yang dikerjakan,â€Â ungkap Faturahman.
Padahal, lanjutnya, apa yang kita kerjakan adalah proyek infrastruktur  vital, semacam jalan yang rusak, otomatis tidak bisa digunakan masyarakat.
Dan jika di tahun berikutnya tidak lagi tersedia anggaran untuk menyelesaikannya, maka jalan yang sudah dibangun tersebut  terancam akan rusak.
“Oleh karena itulah maka butuh kehati-hatian jika hendak melakukan pemotongan pada kegiatan fisik, “ jelas Faturahman.
Sedangkan dampak kedua menurut Faturahman adalah, jika fisik dipotong sebesar 50 % dan dilanjutkan di APBD 2017, maka akan membebani anggaran 2017. Sedangkan prediksi pendapatan 2017 lebih rendah dari pendapatan 2016.
Berita terkait :Â Â Atasi Defisit Anggaran Kaltim, TTP Pegawai Dipotong
Jika APBD perubahan Kaltim 2016 sebesar  Rp7,6 trilyun, maka APBD  Kaltim 2017 direncanakan turun menjadi Rp5,9 trilyun.
Karena itulah maka  Pemerintah Daerah menurut Faturahman tidak ingin terlalu banyak mentransfer kewajiban membayar ke tahun 2017,  karena akan membebani APBD 2017 yang secara langsung akan berdampak pada kegiatan SKPD, karena APBD telah dibebani untuk membayar utang – utang, (*MY)
