DETAKKaltim.Com, TENGGARONG : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) ditambah dengan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan di Kaltim mampu meng-cover (menutupi) jaminan kesehatan masyarakat di seluruh Kaltim. Demikian dijelaskan Rusmadi, calon Gubernur Kaltim nomor 4 saat bersilaturrahmi dengan masyarakat Kukar di Hotel Grand Elty, Minggu (3/6/2018).
Dengan demikian, lanjut Rusmadi, warga Kutai Kartanegara, tidak perlu terlalu kuatir soal biaya jika harus berobat ke rumah sakit karena sudah ada pihak yang membayarnya.
Saat ini, kata Rusmadi, ada sekitar 1,35 juta jiwa atau sekitar 35 persen warga Kaltim belum memiliki kartu jaminan kesehatan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Seluruh warga yang belum masuk BPJS ini iurannya akan ditanggung pemerintah, sehingga ketika warga perlu berobat ke rumah sakit, termasuk rawat inap, biayanya akan ditanggung oleh BPJS.
“Nggak perlu menunggu lama-lama, saya prioritaskan tahun pertama 2019 menjabat Gubernur, masyarakat tidak mampu harus mendapat kartu jaminan kesehatan BPJS,” jelas Rusmadi.
Terkait program “Kaltim Sehat†yang masuk dalam Dasacita dalam gerakan Kaltim Bermartabat, Rusmadi Wongso mengakui sudah menggarap secara serius dengan cara membentuk tim yang bertugas menghitung peluang untuk menjalankannya. Termasuk bagaimana bermitra dengan BPJS, sehingga persoalan kesehatan masyarakat Kaltim nantinya juga menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dengan lembaga tersebut.
“Kami membuat program tidak asal cuap. Tapi dikaji mendalam dengan melibatkan pakar-pakar dan para pihak yang mengetahui masalah. Sehingga seluruh program kami, Dasacita, Insya Allah bisa dilaksanakan dengan kemampuan APBD, dan sumber dana lain yang dibolehkan Undang-Undang,†ujar Rusmadi.
Rusmadi mengaku terkejut ketika masyarakat Kutai Kartanegara menyampaikan aspirasinya mengenai kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang dulu pernah ditanggung pemerintah daerah namun saat ini sudah tak ada lagi. Sekarang ada BPJS menggantikan Jamkesda, namun warga tidak ter-cover.
Mendengar masalah ini, Rusmadi akan selesaikan masalah layanan kesehatan ke masyarakat tak mampu.
Selain keluhkan kartu jaminan kesehatan, masyarakat Kutai Kartanegara berharap juga Rusmadi terus memperhatikan nasib mereka yang berada di daerah pelosok dengan infrastruktur jalan yang belum memadai.
“Kami ingin Bapak Rusmadi mau datang ke desa dan melihat, mengetahui secara langsung jalan-jalan rusak di tempat kami. Dan jangan hanya di belakang meja dan tahu dari media atau sering ke Jakarta,” kata Sudianto, salah satu warga Kukar.
Mendengar keluhan ini, Rusmadi menjelaskan bahwa ia yang berasal dari rakyat kecil dengan orang tuanya tukang las dan tak lulus Sekolah Dasar (SD) memastikan akan menjadi Gubernur rakyat yang mau turun ke rakyat.
“Insya Allah, saya bukan Gubernur Bang Toyib. Yang nggak pulang-pulang atau sering ke Jakarta. Saya akan terus keliling Desa ke Desa di Kaltim,” kata Rusmadi menjawab harapan masyarakat Kukar.
Mendengar jawaban ini, masyarakat Kukar merasa lega dan menyambut hangat pidato Rusmadi dan memberi salaman hangat. Usai dialog, Rusmadi menjalankan buka puasa bersama dan Sholat Magrib berjama’ah.
Dalam hal memberikan pelayanan berupa pemberian kartu jaminan kesehatan, ketika Rusmadi-Safaruddin memimpin Kaltim, menurut Rusmadi, diperlukan peranan perangkat Pemerintah dari Ketua RT, Lurah dan Camat. Agar para aparat Desa tersebut melaporkan dan mendata warganya yang tak mampu, dan harus dibantu mendapat layanan kesehatan.
Pada hari yang sama, Rusmadi kemudian melanjutkan Sholat Isya dan tarawih berjama’ah di Masjid Darul Muthmainnah Mangkurawang, Tenggarong. (LVL)
