Anggaran Pemberantasan Rp1,5 Miliar, BNNP Kaltim Berharap Gubernur Bantu Selamatkan Generasi Muda
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Meski Kaltim kini berada di peringkat Ke-5 secara nasional dalam penyalahgunaan Narkoba, namun Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono bertekad akan terus menekan tingkat penyalahgunaan Narkoba di daerah ini.
Hal itu diungkapkannya saat menggelar jumpa Pers di Kantor BNNP Kaltim di hadapan puluhan pekerja media, Senin (31/12/2018).
Ia berharap peringkat Kaltim akan terus turun ke peringkat Ke-10 atau Ke-30, walau ia menyadari tidak mungkin berada di peringkat Ke-34 dari 34 Provinsi di Indonesia. Pencapaian saat ini diakuinya juga tidak lepas dari peran serta dan bantuan institusi lain seperti Polri, TNI, FKUB, Instansi Pendidikan, dan Pemprov Kaltim.
“Kita sudah berupaya menurunkan peringkat 3 menjadi peringkat 5, ini bukan kerja BNN sendiri. Tapi seluruhnya terkait, seluruhanya terlibat dalam rangka menyelamatkan anak bangsa ini,†kata Raja Haryono.
Ia juga mengatakan telah menyampaikan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor untuk membantu BNNP Kaltim, baik dalam sarana dan prasarana termasuk anggaran. Mengingat DIPA dari BNN Pusat tahun 2018 untuk bidang pemberantasan hanya sekitar Rp2 Miliar untuk 10 Kabupaten/Kota. Anggaran itu ditargetkan hanya untuk menangani 25 kasus. Sedangkan kasus yang ditangani hingga akhir Desember mencapai 53 kasus dengan 128 tersangka.
“Untuk tahun 2019 turun lagi, sekitar Rp1,5 Miliar saja,†jelas Kabid Pemberantasan BNNP Kaltim AKBP Halomoan Tampubolon yang mendampingi Kepala BNNP Kaltim.
Karena itu, Raja Haryono berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang baru dapat membantu BNNP Kaltim dalam upaya menyelamatkan generasi muda Kaltim.
Berita terkait :Â Kini Kaltim Ranking 5, Pemakai Narkoba Didominasi Pelajar dan Mahasiswa
Menjawab pertanyaan DETAKKaltim.Com terkait tantangan terbesar BNNP Kaltim dalam memberantas Narkoba di wilayah hukumnya, Raja Haryono mengatakan, letak geografis Kaltim yang berdekatan Negara Malaysia menjadi tantangan. Meskipun saat ini sudah dihadang sama petugas BNNP Kaltara dan Polda Kaltara, tetap saja masuk sampai ke Kaltim.
“Ini yang kita harapkan kerja sama lintas Sektoral. Lintas Sektoral ini kami juga berharap dengan mereka yang mempunyai kewenangan-kewenangan di wilayah perbatasan,†kata Raja Haryono lebih lanjut.
Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BNNP di kawasan itu. Belum lagi garis pantai di kawasan itu cukup panjang, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran semua menjadi tantangan. Meski ia juga tidak menampik sektor lainpun memiliki keterbatasan. (LVL)
