3 Tahun ADD Tahap 2 Tidak Cair, Puluhan Kades Akan Temui Bupati Kutim
DETAKKaltim.Com, KUTIM : Ditutupnya pelayanan publik di Desa Sepaso,Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim) merupakan buntut dari tidak cairnya alokasi dana desa (ADD).
Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Desa Sepaso, Ardi Amiruddin, saat ditemui secara langsung di DETAKKaltim.Com Kantor Pemerintah Kabupaten Kutim, Kamis (3/1/2019).
Dalam kesempatan itu, Ardi menuturkan bahwa ia beserta 57 Kepala Desa (Kades) lainnya hendak bertemu dengan Bupati Kutai Timur untuk berkoordinasi tentang masalah yang tengah dialami saat ini.
“Pelayanan pasti terganggu, tapi kami juga mau memberikan pelayanan seperti apa jika listrik, kertas, dan tinta tidak ada. Makanya rencananya hari ini kami mau ketemu Bupati. Namun beliau tidak di tempat. Tanggal 7 baru bisa ketemu,” ucapnya.
Menurutnya, meskipun ADD tak dapat tersalurkan, setidaknya tunjangan penghasilan dan kinerja perangkat Desa harusnya bisa direalisasikan. Sehingga pelayanan di Desa bisa berjalan seperti biasa.
“Kami juga pelayan masyarakat. Jika tunjangan kami tersalurkan, maka bisa menggunakan sebagian dari tunjangan untuk bayar listrik, beli kertas, ataupun tinta. Jadi pelayanan tidak sampai terhenti,” imbuhnya.
Yang lebih parah lagi, semenjak tahun 2016 ADD tahap 2 tak pernah tersalurkan. Pihak Desa pernah mengajukan pencairan tapi tak terealisasi tanpa sebab yang jelas. Sehingga untuk memenuhi operasional Desa, para perangkat Desa harus patungan dan merogoh kocek pribadinya agar operasional Desa tetap berjalan.
“Tiga tahun kami bersabar. Seandainya ADD tidak cair tapi tunjangan seperti penghasilan dan kinerja kami terealisasi sebelum tahun 2019, maka kami bisa sisihkan untuk pelayanan ataupun pembayaran seperti air, listrik, dan kebutuhan kantor,” jelasnya
Berita terkait :Â Bukan Kertas dan Tinta, Kepala Desa Sepaso Bantah Penyebab Mogok Kerja
Mengenai penutupan pelayanan di Desa Sepaso, dia mengatakan Jum’at depan sudah mulai kembali aktif.
“Aksi tutup pelayanan ini menurutnya dilakukan agar Pemerintah Daerah mengerti, dan langsung merespon apa yang menjadi jeritan para perangkat Desa sekaligus masyarakat di Kutim,” katanya. (Aghwa)
