Pansus Pengawasan Perda DPRD Kota Balikpapan Gelar RDP

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di antaranya Disperkim, Bagian Hukum Pemerintah Kota, Dinas perizinan dan Tim Verifikator, Rabu (25/5/2022).

Muhammad Taqwa yang menjabat selaku Ketua Pansus Pengawasan Perda DPRD Kota Balikpapan menyampaikan, Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 terkait dengan Sarana dan Pra Sarana Utilitas pada kawasan pemukiman yang secara resmi sudah berjalan.

“Tujuan dibentuknya Pansus ini adalah untuk penyelamatan aset Pemerintah Kota Balikpapan, dengan ke depannya akan bertambah baik bagi pelayanan konsumen yang notabene adalah masyarakat Balikpapan,” kata politisi Partai Gerindra ini kepada awak media.

Saat ini Pansus yang sudah berjalan, lanjut Taqwa, fokus pada program kerja dengan merumuskan segala permasalahan yang ada. Selain itu dengan mendengarkan masukan dari Tim Pansus, mereka terlebih melakukan cross check dengan OPD teknis yang terkait.

“Namun nantinya akan dipanggil OPD secara bertahap, untuk diminta penjelasannya,” lanjut Taqwa.

Berbicara terkait dengan persepsi, kata Taqwa lebih lanjut, tentunya harus disatukan terlebih dahulu jangan sampai aturan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang multitafsir.

Baca Juga :

• Respon Keluhan Warga Manggar, Komisi 3 DPRD Balikpapan Sidak

• Komisi 4 DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Pembangunan Rumah Sakit

“Kita akan mengundang pengembang bersamaan dengan regulasi yang disepakati. Namun pada intinya bagaimana pengembang memberikan kewajibannya terhadap pemerintah Kota Balikpapan, tentang Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum,” jelas Taqwa.

Lebih lanjut diungkapkannya, lebih dari 270 Pengembang baru namun baru 3 yang  menyerahkan PSU. Ini akan menjadi PR mereka bersama, dari kawasan 100% tersebut Pengembang berkewajiban untuk menyerahkan 40%.

“Ini sudah menjadi kesepakatan ketika pengembang mengajukan permohonan Perijinan ke Pemerintah Kota Balikpapan.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Roni S

Editor   : Lukman