Webinar HPN 2021, Eko : Jangan Korporat Yang Terus Dibantu

DETAKKaltim.Com, JAKARTA : Hari kedua tahapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) bekerja sama PWI Pusat memfasilitasi pelaksanaan webinar dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional : Apa yang Menjadi Prioritas?”

Webinar ini fokus membahas Prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi dengan menghadirkan narasumber Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemkeu RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati, Pemimpin Redaksi Infobanknews.com Eko B Supriyanto dan Anggota Dewan Pers Jamalul Insan serta dimoderatori oleh Wakil Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Susanto.

Kunta Wibawa menjelaskan Pemerintah Pusat terus berupaya memaksimalkan kebangkitan ekonomi selama pandemi, dengan mendorong ekonomi masyarakat di tingkat dasar, sekaligus memberi bantuan perlindungam sosial sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan penanganan Covid-19 di Bidang Kesehatan.

“Jadi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada Kuartal IV-2020 yang mencapai Rp184,3 Trilyun,” jelas Kunta.

Klaster perlindungan sosial (Perlinsos) pun telah mencapai realisasi 100%, di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Beras, Kartu Sembako dan Bantuan Tunai, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Tunai Jabodetabek, Bantuan Subsidi Upah/Gaji, Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag.

“Cakupan perlindungan sosial makin luas dan targeting semakin baik. Hampir semua RT di kelompok 40% masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu bantuan. Meski isu exclusion dan inclusion error masih ada tetapi terdapat perbaikan data bottom up,” jelasnya.

Sementara itu ketahanan pangan, kata Kunta, semakin membaik. Program bantuan Sembako, dan Bantuan Tunai misalnya, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Program Kartu Pra Kerja meningkatkan kompentensi dan membantu memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Penyaluran berbagai bantuan secara tidak langsung juga meningkatkan inklusi keuangan (rekening bank atau rekening ponsel) Tambahan rekening dalam penyaluran program Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Bantuan Subsidi Upah pekerja maupun guru honorer.

Baca juga : Berlaku Diskriminatif Terhadap Industri Kelapa Sawit, Indonesia Gugat WTO

Progres realisasi pada klaster perlindungan sosial telah mencapai 99,5%. Hal ini berdampak bagi masyarakat yang dibantu dapat bertahan dengan usahanya.

“Hasil survei evaluasi penempatan dana PEN, dengan responden 3.000 UMKM di 20 Provinsi  penempatan dana PEN terbesar menyatakan, bahwa intervensi PEN membuat mayoritas responden dapat bertahan tidak mengalami penurunan omzet dan keuntungan, bahkan 29% responden mengalami peningkatan omzet, 26 persen mengalami peningkatan keuntungan,” jelas Kunta.

Eko B Supriyanto yang telah berkecimpung puluhan tahun sebagai wartawan ekonomi memberikan masukan bagi pemerintah, menurutnya kondisi perekonomian saat ini mengkhawatirkan, sehingga perlu percepatan perbaikan bagi berbagai sektor utamanya UMKM. Ia khawatir pemulihan ekonomi nasional selama pandemi telah ‘salah resep’ dan ‘salah dosis’

“Pertumbuhan ekonomi nasional kan ditopang oleh konsumsi masyarakat, maka APBN harus bisa didorong untuk meningkatkan demand di tingkat masyarakat.”

Agar ekonomi bergerak dan segera membaik ada tiga hal yang perlu dilakukan, kata Eko lebih lanjut. Pertama intervensi kesehatan termasuk vaksinasi yang dipercepat.

“Kalau perlu melalui Puskesmas di daerah kan lebih mudah tuh menjangkau masyarakat kita. Kedua, fleksibilitas dari perusahaan, support kepada dunia usaha untuk tingkatkan demand dan ketiga reformasi sektoral melalui UU Cipta Kerja agar pada akhirnya sektor-sektor ini dapat mengurangi ketimpangan. Jangan korporat yang terus dibantu tapi ternyata hanya untuk bayar utang, akhirnya ekonomi tidak bergerak,” tambahnya.

Pers dan Pemerintah Bekerja Sama

Di sisi Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, DKI Jakarta sejak awal berupaya menangani pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan.

Pendekatan protokol kesehatan dilakukan, dalam dua kegiatan yakni 3M dan 3T. Untuk protokol kesehatan 3M ditujukan bagi aktivitas masyarakat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sedangkan satu lagi yakni 3T, testing, tracking, dan treatment ditujukan untuk aktivitas kegiatan pemerintah.

“Ekonomi berjalan jika kesehatan kita selesaikan. Pemerintah Daerah dan Pusat terus konsen pada 3T tadi, termasuk vaksinasi dan dalam kesempatan ini teman-teman dunia usaha perlu kita carikan solusi untuk terus diajak bicara. Kita lihat kembali bagaimana program apakah kita tidak salah sasaran,” jelasnya.

Pemerintah DKI, kata dia lebih lanjut, juga terus melakukan upaya-upaya dan membuka komunikasi bersama semua pihak untuk terus melakukan perbaikan ekonomi.

“Sehingga dengan adanya webinar ini kami ucapkan terima kasih kepada PWI dan Pemprov yang melaksanakan webinar ini. Semoga pers terus mendorong komunikasi terkait kebangkitan ekonomo ini,” jelas Sri.

Di sisi pers sendiri, Jamalaul Insan mengatakan, Pers akan terus jalankan fungsinya sebagai garda terdepan komunikasi melawan pandemi dan sebagai akselerator perubahan kebangkitan ekonomi, sambil pemerintah diharapkan juga mendukung keberadaan dan daya hidup Pers demi untuk konsistensinya.

“Support Pers dalam pandemi ini juga cukup baik. Ada 434 media cetak yang telah menayangkan iklan layanan masyarakat sosialisasikan social distancing, jangan mudik, cuci tangan yang jika dinominalkan mencapai Rp120 Miliar. Televisi Lokal anggota ATVLI juga melakukan hal yang sama dengan nilai Rp90 Miliar,” jelad Jamalul.

Sementara itu lanjut Jamalaul, media online dan radio juga tidak kalah besar dari TV.

“Kontribusi Media Online (972 media anggota AMSI dan SMSI) juga sangat signifikan. Media Radio menayangkan sebanyak 540.000 spot iklan layanan masyarakat, seperti Peduli Lindungi, 3M, Indonesia Bisa Mengatasi Corona, Jangan Mudik, Ibadah di Rumah senilai Rp162 Milyar,” tambah Jamalul.

Tak ingin ketinggalan, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemkeu Kunta Nugraha mengharapkan Pers terus aktif terlibat membantu pemerintah, dalam memulihkan ekonomi dan mensosialisasikan new normal di masyarakat.

“Ini adalah kondisi luar biasa dan tidak terduga. Maka kita harus selalu saling dukung, masyarakat Pemerintah Pusat, Daerah, Pers maupun korporasi dan UMKM harus saling menjaga. Di sisi lain pemerintah juga terus lakukan konsolidasi bersama lembaga pemerintah lain. Sambil mengharapkan masyarakat terus melaksanakan pola 3 M sebagai adaptasi kenormalan baru,” ujar Kunta.

Webinar ini merupakan peringatan HPN 2021 yang sejatinya rangkaiannya telah dimulai sejak pertengahan 2020 lalu, baik secara virtual maupun tatap muka. Sementara puncak kegiatan HPN 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 6-9 Februari 2021 di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara. (DK.Com)

Sumber : HumasHPN2021

Editor    : Lukman