Tentang PTM, Ketua Komisi 4 DPRD Beda Pendapat Gubernur Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Gubernur Kaltim Isran Noor meminta agar seluruh sekolah tidak dahulu melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, telah mengimbau pelaksanaan PTM di seluruh sekolah tidak harus menunggu Juli mendatang.

Menanggapi pernyataan Gubernur Kaltim, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Rusman Yaqub mengatakan, seharusnya PTM tetap dilaksanakan.

Terutama bagi jenjang SMA sederajat, karena untuk pelaksanaannya dengan penerapan Protokol Kesehatan relatif terkendali. Kendati memang ada kekhawatiran untuk tingkat TK, SD, dan SMP berpotensi menimbulkan klaster baru.

“Karena Gubernur tidak mau mengambil risiko, saya kira itu memang porsinya sebagai Kepala Daerah. Tetapi jangan hanya sekolah yang diketatkan, tapi disaat yang sama tidak ada peningkatan pengendalian penyebaran Covid-19,” ungkapnya melalui sambungan telepon kepada DETAKKaltim.Com, Selasa (20/4/2021).

Menurutnya, tidak masalah jika Isran hendak menunda kebijakan PTM, demi keselamatan warga Kaltim. Namun, harus dibarengi dengan peningkatan upaya pengendalian wabah oleh pemerintah, terutama sektor selain pendidikan.

Tak hanya itu, penundaan sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Sebab, belajar daring sudah cukup membuat jenuh murid dan guru, serta adanya kekhawatiran learning loss akibat kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal.

Politisi dari Fraksi PPP ini berpendapat, harus harus ada strategi alternatif yang dicanangkan Pemprov Kaltim dalam mencegah dan mengendalikan pandemi. Sehingga risiko penyebaran virus di semua sektor vital dapat ditangani dengan baik.

“Jangan sampai anak didik terlantar tidak masuk sekolah, tapi pencegahan dan pengendalian Covid-19 di luar sektor pendidikan tidak maksimal. Akhirnya kan sama saja,” terangnya.

Di satu sisi, Rusman sepakat kebijakan tersebut bisa diterapkan jika pemerintah menilai PTM untuk saat ini masih riskan. Namun di sisi lain, ketegasan pemerintah dalam menangani Covid-19 juga dituntut di sektor lain dan dikaji ulang.

“Semua kembali lagi kebijakannya ke Pak Gubernur, kami Komisi 4 sebagai partner pemerintah hanya mengingatkan. Tapi kembali lagi ke argumentasi awal, jangan sampai murid terlalu lama berdiam diri di rumah. Karena kualitas pendidikan kita akan menurun.” pungkas politisi senior PPP Kaltim ini. (DK.Com)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman