Tak Kunjung Setujui Anggaran Pilgub, Herdi: Pemprov Jangan Keblinger
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Pemprov Kaltim kini tengah dalam sorotan karena belum juga menyetujui usulan anggaran Pilgub Kaltim 2018. Padahal tahapan Pilgub tinggal menghitung hari lagi. Wacana penundaan Pilgubpun makin mendekati kenyataan melihat sikap ‘dingin’ pejabat Gajah Mada. Persoalan ini akhirnya ditanggapi oleh pengamat politik Herdiansyah Hamzah.
Herdi-sapaan akrabnya- mengekspos kesalahan manajemen pengelolaan APBD oleh Pemprov Kaltim yang menjadi biang kerok dari persoalannya ini. Sangat beralasan memang, karena alasan Pemprov belum juga menyetujui usulan anggaran Pilgub.
“Akar persoalannya ada di manajemen pengelolaan APBD Kaltim. Sedari awal seharusnya sudah harus ada proses penentuan skala prioritas, di mana salah satunya adalah pos anggaran Pilkada. Tapi sayang, rasionalisasi anggaran ternyata ikut mengorbankan anggaran Pilkada ini. Padahal masih banyak pos-pos yang tidak urgent menurut saya, semisal anggaran perjalanan dinas, TPP, Bansos, dan lainnya,” ujarnya kepada Wartawan DETAKKaltim.Com, Rabu (17/5/2017).
Pilkada menurut Herdi adalah keharusan dan semestinya tidak dikorbankan atas alasan apapun, karena ini menyangkut roda pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun pasca lengsernya gubernur saat ini.
“Ini soal komitmen dan kemauan politik pada akhirnya. Karena mengingat Pilkada adalah proses pergantian kepemimpinan politik di Kaltim. Tidak ada alasan untuk tidak menganggapnya urgent,” tambah pria yang sering disapa Castro ini.
Meski waktu menyisakan 13 hari lagi sebelum ditentukan apakah Pilgub akan ditunda atau tidak, Herdi tetap memiliki optimisme bahwa Pilgub akan dilangsungkan sesuai jadwal dengan catatan di sisa waktu Pemprov segera menyadari kesalahannya.
Berita terkait :Â KPU Kaltim Tak Bercanda Tentang Penundaan Pilgub
“Saya masih optimis Pilkada Kaltim tetap jalan, tetapi penyelenggara dalam hal ini KPU khususnya, butuh kepastian juga soal anggaran agar bisa mengkalkulasi jadwal dan tahapan. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah,” tutur akademisi Unmul ini.
Di akhir wawancara, Herdi menegaskan bahwa Pemprov tidak boleh mengorbankan Pilkada hanya dengan alasan tak punya dana. Ia menyebut sebenarnya dana ada, hanya komitmen dan kemauan politik Pemprov saja yang harus dipertegas jika tidak ingin disebut Pemprov pimpinan Awang Faroek sudah keblinger. (Ahmad)
