Setelah Terpilih, DPRD Kaltim Akan Panggil Para Petinggi Perusda

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon Direksi dan Komisaris Perusda Pemprov Kaltim, kini telah selesai merampungkan tahapan seleksi. Dalam waktu dekat ini Tim Pansel akan segera menyerahkan nama-nama calon pejabat Perusda tersebut ke Gubernur Kaltim Isran Noor.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyampaikan, pihaknya akan terus bersikap kritis pada Pemprov Kaltim, khususnya atas seleksi seluruh petinggi Perusda Kaltim. Lantaran sejak awal pelaksanaan seleksi, Komisi 2 merasa tidak pernah ikut dilibatkan.

“Komisi 2 akan terus mengkritisi apa yang telah dilakukan pemerintah, karena melakukan seleksi hanya melalui Tim Pansel,” ungkap Tio, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi DETAKKaltim.Com, Jum’at (30/4/2021).

Tio menyebutkan, Komisi 2 juga telah melaksanakan rapat untuk meminta profiling serta CV dari masing-masing calon pendaftar Komisaris dan Direksi Perusda Kaltim. Itu dilakukan untuk mengetahui rekam jejak calon pimpinan, yang akan duduk di kursi perusahaan berplat merah tersebut.

“Kita akan minta CV dan rekam jejaknya. Kenapa? Karena supaya ada keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dan juga agar kita tahu, sebenarnya yang dipilih ini siapa saja. Mungkin pemerintah dan Tim Pansel tidak mengerti. Misalnya si calon ternyata pernah tersangkut kasus korupsi atau apa, supaya pemerintah juga bisa mendengarkan dari sisi kita,” sambungnya.

Legislatif dari Fraksi Golkar ini mengakui, Komisi 2 DPRD Kaltim fungsinya hanya sebagai monitoring. Namun, dia mengingatkan pada Tim Pansel dan Pemprov Kaltim, untuk dapat memilih orang yang layak dan pantas untuk duduk sebagai Komisaris dan Direksi BUMD Kaltim.

“Pak Gub punya kewenangan full untuk menentukan siapa Direksinya. Memang sudah ada nama-nama yang disodorkan kepada Gubernur. Bukan pada Komisi 2, karena fungsi Komisi 2 tetap selaku monitoring dan sampai saat ini kita terus menyuarakan, supaya kita dilibatkan,” terangnya.

Kendati secara aturan DPRD Kaltim tidak bisa dilibatkan langsung dalam proses seleksi para calon petinggi petinggi Perusda. Namun setidaknya, menurutnya, harus ada pengumuman hasil dari setiap tahap seleksi.

“Nanti kita hearing dulu before-after-nya . Kita mau lihat program strategi dan sebagainya. Tapi kalau tidak bisa, ya apa boleh buat,” timpalnya.

Tio mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil penetapan sejumlah nama-nama Komisaris dan Direksi di seluruh Perusda Kaltim.

“Kita masih tunggu. Setelah itu ditetapkan, kita akan hearing, kita panggil. Kita minta jelaskan kondisinya seperti apa, sebelum dia menjabat dia punya strategi bisnis, dong. Kalau sudah ada nanti kita lihat pelaksanaannya 6 bulan, kita review. Tapi kalau misalnya 3 sampai 6 bulan tidak ada progres, ya mohon maaf. Pemerintah harus buat komitmen, pakta integritas. Setahun tidak ada progresnya, anda siap mundur. Harapan kita begitu,” tambahnya.

Tio menyayangkan apabila sosok yang terpilih sebagai petinggi di Perusda Kaltim, ternyata bukan berasal dari pebisnis.

“Justru kita minta profiling sampai ini belum dapat, sehingga dugaan masyarakat bahwa mereka bukan pebisnis, bukan bidangnya,” katanya.

Komisi 2 berencana akan memanggil para petinggi Perusda Kaltim terpilih. Setelah nanti diumumkannya, para nama pejabat baru di Direksi Perusda Kaltim.

“Paling penting adalah yang punya integritas, karena kemampuan para petinggi Perusda dari jaman dulu sampai sekarang, saya lihat gelarnya banyak. Cuma yang nurani bisnis yang baik mengelola aset daerah, ini yang penting. Sehingga saya sampaikan, ingat yang anda kelola ini adalah uang rakyat yang diputar.” pungkasnya. (DK.Com)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman