DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Anggota DPRD Kota Balikpapan Haji (H) Nurhadi Saputra mengawali reses pertamanya tahun 2019 di Kampung Nelayan, Gang Sepakat Baru, RT 46 dan RT 47, Senin (18/11/2019).
Kegiatan reses anggota Komisi 2 dari fraksi PPP ini sebagai wujud silahturrahmi, yang intinya pertemuan anggota DPRD bersama warga untuk menerima masukan serta keluhannya. Reses ini bukan hanya dihadiri warga, namun juga dihadiri instansi pemerintahan seperti Camat Balikpapan Timur, Dinas Sosial, Dinas PU, dan PDAM.
Ketua RT 46 H Taher menyampaikan terima kasih kepada Nurhadi sebagai anggota dewan yang terpilih di wilayah timur, melakukan kegiatan resesnya di Kampung Nelayan Sepakat Baru.
“Dengan adanya reses ini diharapkan kepada pemerintah untuk bisa memberikan jalan keluar, akan permasalahan yang dihadapi warga supaya dapat terpecahkan,†kata Taher.
Ia menyampaikan, sebagai Ketua RT 46 khususnya di Gang Sepakat, sangat banyak permasalahan yang sulit bagi masyarakat untuk memperolehnya. Seperti Izin Kapal Nelayan yang harus melalui Syahbandar, ditambah dengan rumitnya birokrasi.
“Masyarakat nelayan ingin semua ini bisa dibantu, dan bagaimana cara mengatasinya,†kata Taher lebih lanjut.
Yudistira, warga Gang Sepakat menyampaikan bahwa nelayan di wilayah Manggar ini sangat kekurangan bahan bakar solar dan kesulitan untuk mendapatkannya. Bahkan nelayan ada yang tidak melaut karena tidak dapat solar.
“Padahal warga di wilayah Manggar adalah mayoritas nelayan,†keluhnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan keluhan ibu-ibu yang sangat kesulitan untuk mendapatkan Tabung Gas LPG 3 Kg.
“Semua ini adalah barang bersubsidi untuk rakyat, yang disiapkan oleh pemerintah agar terpenuhi kebutuhan warganya,†kata Yudistira.
Ia juga mengeluhkan masalah Gakin, menurutnya, masih banyak masyarakat khususnya di Gang Sepakat Baru yang tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu masalah bedah rumah yang dialami warga, karena tidak adanya surat rumah akhirnya tidak dapat memperoleh program bedah rumah.
“Ada pipa induk di Kampung Gang Sepakat Baru, tapi warga sulit ingin menikmati air PDAM karena birokrasi perizinanya yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat bawah pada umumnya,†keluh Yudistira terkait layanan air bersih dari PDAM.
Menanggapi keluhan warga, Nurhadi menyampaikan di wilayah Kampung Nelayan ini ada 2 SPBU yang sekarang tidak difungsikan. Setelah dilakukan investigasi ada temuan permainan di lapangan dengan membisniskan harga pasokan solar yang tidak sesuai turun ke masyarakat, sehingga Pertamina menghentikan pasokan tersebut.
Namun diawal Januari, dewan akan mengundang pihak Pertamina dan juga masyarakat untuk menyaksikan langsung seperti apa nanti prosesnya agar permintaan masyarakat nelayan dapat dipenuhi.
“Tentunya akan dicarikan solusi,†kata Nurhadi.
Menanggapi masalah Gakin, Dinas Sosial yang diwakili Tukiyo mengharapkan kepada warga untuk melakukan pengusulan kembali melalui RT, lanjut ke kelurahan.
“Pastinya akan diverifikasi nantinya,†jelasnya.
Yang paling penting, kata dia adalah bantuan kesehatan. Ada banyak alokasi dari pusat yang dibiayai oleh Kementerian Sosial. Jika memang ada masyarakat yang tidak mampu, silahkan daftar. Nanti akan dicarikan solusi dengan syarat iuaran kesehatan tidak boleh nunggak, dan harus kelas 3.
“Terkait dengan rumah layak huni, bukan ranah Dinas Sosial,†tandasnya. (DK.Com)
Penulis : Roni S
Editor  : Lukman
