Penguatan Pekerja Lokal, DPRD Kutim Godok Raperda Ketenagakerjaan
Son : Agar Bisa Bersaing dan Bukan Sebagai Penonton Belaka
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR: Upaya mensejahterakan buruh pekerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutim melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Dibentuknya Raperda Ketenagakerjaan kali ini mengusung misi penting demi kebaikan tenaga kerja, tidak terkecuali buruh. Sedikitnya terdapat 4 poin penting di dalam peraturan tersebut.
Poin Pertama yakni memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
“Kami berharap dengan lahirnya Raperda inisiatif ketenagakerjaan ini dapat melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja di Kutim. Saya juga ingin putra daerah Kutim mendapatkan porsi kesempatan bekerja seiring berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Kutim,” ujar Son Hatta, Politi Fraksi PPP beberapa waktu lalu kepada DETAKKaltim.Com.
Baca juga :Â
- DPRD Kutim Ingin Perusahaan Sawit Tingkatkan Kontribusi Bagi Daerah
- Ketua Fraksi Partai Golkar Sebut Kutim Magnet Bagi Investor
- Klarifikasi Syarat Bahasa Mandarin Dinilai DPRD Kutim Tidak Bisa Dipercaya
- Perketat Pengawasan TKA, Anggota DPRD Kutim Minta Dibentuk Tim Pora
Pria yang juga salah seorang anggota Komisi A DPRD Kutim ini mengatakan, jangan sampai putra daerah Kutim menjadi penonton di daerahnya sendiri. Tanpa mendapatkan kesempatan atau peluang bekerja.
“Yang menjadi perhatian serius kita juga jangan sampai banyak perusahaan raksasa yang masuk, namun putra daerah kita hanya jadi penonton,” paparnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta agar pemerintah bisa tanggap. Pesatnya perkembangan globalisasi juga mengarah pada sektor tenaga kerja. Maka melalui Raperda ini, pemerintah harus bisa mengakomodir tenaga kerja lokal.
“Tujuannya jelas, agar bisa bersaing dan bukan sebagai penonton belaka.†pungkasnya tegas. (DK.Com)
Penulis : RH
Editor   : Lukman
