Musrenbang, Legislator Dapil Balbar Sebut Ada 54 Usulan

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat (Balbar), melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2023 di Hotel Blue Sky, Rabu (25/1/2023).

Musrenbang melibatkan beberapa dinas terkait serta komponen perangkat daerah lainnya. Di antaranya, Lurah, LPM dan Camat Balikpapan Barat.

Selain itu, turut hadir Kepala Bappeda Litbang Murni, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PUPR).

Dari legislatif Dapil Balbar yang hadir adalah Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, dan anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman.

Pada kesempatan tersebut Budiono mengatakan, dalam Musrenbang kali ini ada 54 usulan pembangunan dari 6 Kelurahan. Yang meliputi usulan tahun sebelumnya dan usulan baru.

Menurut Budiono pembangunan akan diperluas, khususnya rencana pembangunan Jembatan Baru Ulu – Kariangau.

“Perluasan Jembatan Baru Ulu ke Kariangau ini sangat perlu dan prioritas, agar terjadi pemerataan pembangunan,” kata Budiono.

Untuk pembangunan yang sudah terealisasi di 2022 lalu, ada 2 proyek pembangunan. Yaitu, Pembangunan Rumah Sakit dan Sekolahan di Balikpapan Barat.

Di Bidang Kesehatanpun demikian, sebab saat ini Puskesmas di Kelurahan Margasari masih menyewa. Karena lokasi yang lama sudah tidak layak.

“Memang Baru sebulan Puskesmas menyewa di Ruko, tapi ini juga sangat prioritas. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Tapi ini tidak masuk dalam usulan Musrenbang hari ini. Nanti coba kita usulkan melalui usulan DPRD,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sorot Pelayanan RSUD Beriman
• Anggota Komisi 4 DPRD Balikpapan Ungkap Kekecewaan

Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Murni menambahkan, seperti biasa Musrenbang mayoritas pembangunan fisik. Sementara yang non fisik sudah diakomodir masing-masing OPD.

Ditanya terkait indikator usulan yang prioritas, Murni menyebut, akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

“Apalagi setiap tahunnya, jumlah usulan terus bertambah. Namun tetap mengacu pada kondisi keuangan daerah. Tapi saat ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) digenjot, DBH (Dana Bagi Hasil) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat bertambah berkat fiskal Pemkot Balikpapan kuat.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com/Adv.)
Penulis: Jamil/Roni

Editor: Lukman