KPU Balikpapan Gelar Rakor Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh stakeholder, terkait dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Rabu (5/8/2020).

“Di dalam persyaratannya harus sehat jasmani rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Tentunya persyaratan tersebut akan memberikan implikasi pada pemeriksaan yang luar biasa,” kata Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha usai Rakor .

Secara teknis, kata Thoha lebih lanjut, dulu di tahun 2015 pemeriksaan kesehatan bakal calon, KPU belum memiliki standar sehingga masing masing kabupaten/kota berbeda-beda dalam test Narkobanya, menggunakan test urine dan rambut.

Sekarang sudah dikunci dalam satu Juknis yaitu Juknis 231 dari KPU RI, tentang standar yang dipakai oleh KPU untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

Di dalam Juknis itu diminta KPU untuk bekerja sama dengan IDI, HIMSI, BNNK. Kerja sama itu melahirkan sebuah perjanjian kerja sama antara KPU dengan rumah sakit, IDI, HIMSI, dan BNNK.

“Poinnya adalah, di dalam pemeriksaan kesehatan yang diharapkan betul-betul melahirkan satu kandidat yang sehat secara jasmani rohani dan bebas dari Narkoba/ Narkotika,” jelas Thoha lebih lanjut.

Berita Terkait : Target Sukseskan Pilkada, KPU Kota Balikpapan Gelar Rakor

Berikutnya, masih kata Thoha, proses tata cara pembayarannya tidak bermasalah. Sekarang sudah terang benderang dimana KPU hanya bisa mendistribusikan segala pembiayaan kepada rumah sakit. Beda dengan IDI, HIMSI, dan BNNK sistem pembayaran sudah diatur dalam Pokja.

“Untuk rumah sakit yang ditunjuk sesuai dengan Juknis harus rumah sakit tipe A, akan tetapi di Balikpapan tidak ada yang tipe A. Secara otomatis Rumah Sakit Kanudjosolah yang tipe B, dengan catatan bisa memenuhi kebutuhan semuanya,” tandasnya. (DK.Com)

Penulis : Roni S

Editor   : Lukman