DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Kerap dilanda banjir membuat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Tolak Banjir menuntut pemerintah Balikpapan serius menangani masalah tersebut.
Dalam demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Balikpapan, mereka juga menuntut agar pemerintah segera menindak pengembang yang selama ini tidak membangun bozem.
“Kami menuntut agar anggaran penanganan banjir diprioritaskan,†ujar Korlap Aksi Yosep Wahyudi, Selasa (5/9/2017).
Selain itu mereka juga meminta agar diterbitkan moratorium izin pembukaan lahan.
Dikonfirmasi, Haris, anggota Komisi III DPRD Balikpapan mengaku sudah mengantongi daftar pengembang yang diduga menyalahi regulasi pembuatan bozem.
“Totalnya ada 25 pengembang,” jelasnya.
Dari informasi legislator, sudah ada surat teguran dari Wali Kota ke para pengembang tersebut.
Pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang, kata dia, adalah tidak membangun bozem sesuai aturan. Selain bozem, ada pengembang yang juga menyalahi pembangunan drainase.
Ia meminta pemerintah tegas menindaklanjuti temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang ini. Namun, ia juga meminta mekanisme penindakan juga sesuai dengan prosedur. Ia mengaku mendukung jika memang pemerintah akan melakukan penindakan terhadap pengembang yang tak kunjung melakukan perbaikan terhadap bozem maupun drainasenya.
“Kalau tiga kali teguran sudah tidak diindahkan, ya silakan dicabut izinnya,†katanya usai berdialog dengan mahasiswa. (rsk)
