DETAKKaltim.Com, PPU : Asep Andriawan, Kepala Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), enggan menandatangani surat rekomendasi PT Belantara Subur (BS) setelah melakukan rapat koordinasi dengan Badan permusyawaran Desa (BPD).
Sikap ini dilakukan karena menilai perusahaan PT BS kurang memberikan perhatian kepada masyarakat di Desanya.
“Padahal Desa Bukit Subur masih sangat dekat dengan kawasan Hutan Tanaman Industri perusahaan ini,†kata Asep saat dijumpai di kantornya, Selasa (3/7/2018).
Ketika dimintai tanggapan Tim Kehutanan dari Bogor, Jawa Barat, sejauh mana partisipasi perusahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berada dekat dengan kawasan perusahaan, Asep mengatakan menjelaskan apa adanya. Menurutnya, selama ini keberadaan PT BS kurang memberikan manfaat.
Asep juga menyayangkan sikap perusahaan yang kurang melakukan koordinasi dan transparansi, berkaitan dengan luasnya lahan yang sudah ditanami Kayu Tanaman Industri oleh perusahan.
Seharusnya, kata Asep lagi, perusahaan memberikan data yang jelas dengan Pemerintah Desa. Pasalnya di tahun 2014 ada pengukuran tapal batas wilayah yang dilakukan pihak Kecamatan Penajam, yang memberikan tata ruang antara kawasan perusahaan dan batas wilayah Desa Bukit Subur.
Dia menyayangkan sikap manajemen perusahaan karena menilai selama dirinya menjabat, selama tiga tahun perusahaan tidak pernah memberikan dana melalui Corporate Social responsibillity (CSR) untuk pembangunan di Desanya.
Terkait hal tersebut, menurut Asep, pihak Pemerintah Desa Bukit Subur sudah menyurati secara resmi Dinas Kehutanan Provinsi. Dalam surat tersebut pihak Desa meminta klarifikasi terkait hak-hak masyarakat Desa yang 20 persen dari seluruh luasan yang dikuasai, sebagai tanggung jawab moral perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaa melalui kebun kemitraaan. (amran)
