Ibu Kota Negara Jakarta “Kelelep”, Politisi PDIP Samarinda Bersuara

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Hujan deras yang cukup lama ditambah tanggul jebol, membuat Jakarta dikepung banjir dalam skala besar, beberapa kawasan di Ibu Kota Negara tersebut terendam banjir.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagaimana dengan calon Ibu Kota Negara  yang baru nantinya yakni daerah Kalimantan Timur (Kaltim), akankah bernasib sama, dengan penyakit  yang sama meski penyebabnya berbeda.

Menanggapi hal ini, Angkasa Jaya Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui telephone selulernya, Minggu (21/2/2021) menyampaikan, jika banjir harus menjadi bahan pikiran bersama secara komprehensif oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

“Calon Ibu Kota Negara seharusnya terlepas dari gangguan-gangguan tersebut, termasuk isu lingkungan yang menjadi penyebab banjir. Sehingga Pemerintah  Pusat harus memikirkan itu, agar tidak menjadi suatu  gangguan ketika suatu daerah jadi Ibu Kota Negara,” jelas politisi yang kerap melontarkan kritikan tajam tersebut.

Angkasa menyarankan Pemerintah Pusat harus mengkaji secara baik, karena melihat Kalimantan Timur, mungkin hanya baru dilihat dari beberapa sisi amannya saja jika Ibu Kota Negara pindah di sini, padahal harus juga melihat dari sisi yang lain.

“Untuk menyikapi hal itu seharusnya jauh sebelum terlaksananya pembangunan Ibu Kota Negara  sudah disikapi oleh pusat, jika tidak ada lagi  perubahan lingkungan atau pengrusakan lingkungan, yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, oleh karena itulah harus  dikaji benar-benar, apakah memang sudah layak Ibu Kota Negara itu ada di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur,“ terangnya.

Ia melanjutkan, sekarang Kaltim sudah ditetapkan sebagai calon Ibu Kota Negara, seharusnya sudah disikapi. Jika 5 hingga 10 tahun ke depan seharusnya  kota-kota penyangga seperti Samarinda, dan khususnya bagi Daerah calon Ibu Kota Negaranya sendiri (Kabupaten Panajam Paser Utara, dan Samboja, Kukar) sudah aman dari segala gangguan termasuk gangguan banjir, tanah longsor dan segala macam, Itu dulu yang harus dibangun.

Baca juga : Amrullah :  IKN “Green City”, Mimpi Indah Tanpa Mengurangi Hutan

“Pemerintah Daerah harus diluruskan pemikirannya agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang setujuan dan semisi dengan Pemerintah Pusat, agar jangan sampai niat memindahkan Ibu Kota Negara dari yang lama ke yang baru, tapi masalahnya tetap sama, ini harus disikapi sebelum terlanjur lebih parah,“ tambah Angkasa cemas.

Angkasa juga mengatakan, jika Kaltim bisa alami seperti Jakarta hanya penyebabnya yang berbeda. Kalau di Jakarta mungkin penyebabnya karena perkembangan penduduk yang begitu padat,  sehingga tidak mampu  lagi kota menampung banyak pembangunan yang tidak ramah lingkungan, sehingga menyebabkan gampang banjir.

“Kita (= Kaltim) juga mengalami hal yang serupa, tapi penyebabnya berbeda. Kalau kita dari sisi lingkungan akibat adanya eksploitasi alam, baik  Hutan maupun tambang, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah saat ini, “ terangnya lagi.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, sejak reformasi ketika menjadi daerah otonomi ada kebijakan Pemerintah Daerah yang out of control, lepas dari Kontrol Pemerintah Pusat dengan pemberian ijin mengeksploitasi hasil alam  baik dari sisi Kehutanan maupun Pertambangan.

Menurutnya, hampir rata-rata Daerah di Kaltim masalahnya selalu sama yakni lingkungan, banjir akibat Hutan yang semakin tipis, lahan yang semakin terbuka, ditambah lagi dengan galian tambang yang ada dimana-mana.

“Itu luar biasa dampaknya, jika ini dibiarkan terus berlanjut, maka susah jika kita berpikir bahwa Kaltim sebagai calon Ibu kota Negara nantinya akan jauh lebih baik dibandingkan daerah lain, termasuk dari DKI Jakarta sendiri,” pungkas  Angkasa prihatin. (DK.Com)

Penulis : @my

Editor   : Lukman