DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : DIREKTUR Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto memberi apresiasi atas komitmen dan kerja keras dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) PKP Kaltim.
Apresiasi itu diberikan karena sejak tahun 2015 hingga 2018, Pokja PKP Kaltim sukses menjadi satu-satunya Pokja PKP di Indonesia yang sangat inovatif, kreatif, dan aktif dalam melakukan fasilitasi. Bahkan, Pokja PKP diketuai Kepala Bappeda Kaltim itu selama 3 tahun menjadi yang terbaik secara nasional, karena melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemprov dengan Kabupaten dan Kota di Kaltim, serta sukses membentuk Pokja PKP di 10 daerah di Kaltim.
“Pokja PKP Kaltim ini yang terbaik dalam fasilitasi dan keaktifan menyusun dan review RP3KP di Kaltim. Bahkan, tiga tahun berturut-turut. Harapan kami, prestasi ini diiringi kemandirian Pokja PKP di Kaltim mengawal dan sukseskan program nasional ini. Karena, pemerintah pusat hanya mensupport selama 3 tahun saja,†kata Dwityo saat menyampaikan sambutan di acara pembuka Rakor 2 Pokja PKP Kaltim, pekan lalu.
Terkait hal itu, Dwityo sangat berharap agar pemerintah daerah tetap memberikan dukungan dalam kemandirian Pokja PKP, dukungan dimaksud berupa politicall will dan dukungan anggaran kegiatan, guna kesinambungan pelaksanaan tugas Pokja.
“Pokja PKP diharapkan bisa membantu tugas dinas, tentunya sebagai wadah satu pintu dalam urusan perumahan, sementara developer menjadi ujung tombaknya,†ungkapnya.
Bahkan, prestasi diraih Pokja PKP kaltim itu juga dipertegas Hardy Simamora, mantan Direktur Perencanaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, yang hadir sebagai narasumber pada Rakor 2 tersebut.
“Pokja PKP Kaltim memang terbaik dibanding provinsi lain. Ini harus dipertahankan, karena prestasi itu telah ada sejak saya Direktur. Semoga bisa tetap eksis pertahankan prestasi,” tegas Hardy.
Atas prestasi itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga memberi apresiasi atas capaian kinerja Pokja PKP Kaltim yang mampu fasilitasi pembentukan Pokja PKP di provinsi, serta 10 daerah di Kaltim. Selain itu, Pokja memfasilitasi MoU bersama sebagai komitmen tertulis untuk mewujudkan dan menyukseskan program sejuta rumah di Kaltim.
“Saya berharap Rakor 2 tahun 2018 ini terjadi percepatan pengadaan rumah layak huni bagi rakyat Kaltim secara merata. Karena program ini sangat baik untuk pembangunan perumahan bagi rakyat. Maka, kita sangat mendukung sesuai target Presiden Joko Widodo,” ungkap Hadi.
Kepala SNVT Kaltim, La Usman juga mengucap syukur atas raihan prestasi Pokja PKP Kaltim. Karena, SNVT yang bertugas melakukan fasilitasi pembentukan Pokja PKP berhasil memberi pemahaman dan komitmen bersama mewujudkan penyusunan RP3KP. Meski diakui, tersisa satu daerah, yakni Kabupaten Mahakam Ulu yang belum menyusun.
“Tugas sekarang, Pokja harus mandiri, dan mengawal RP3KP yang sudah disusun untuk diimplementasikan. Tentunya, hal itu dilakukan secara mandiri dan diperlukan komitmen seluruh daerah,†ucap La Usman.
La Usman optimistis, Pokja PKP seluruh Kaltim bisa mandiri, dengan komitmen yang jelas seluruh kepala daerah terhadap pelaksanaan tugas Pokja PKP. Karena, upaya dilakukan Kementerian PUPR melalui SNVT sudah maksimal, dan sudah berlangsung sejak 3 tahun ini.
Terpisah, Konsultan/Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan Pokja PKP dan RP3KP, Elvyani NH Gaffar mengucapkan terima kasih tak terhingga atas apresiasi diberikan. Namun, kesuksesan dalam fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan serta kemandirian Pokja PKP, termasuk fasilitasi review RP3KP tak luput dari komitmen dan dukungan Pemprov Kaltim, Satker SNVT Kaltim, Ketua Pokja PKP Kaltim dan anggota, serta 10 Pokja PKP di Kabupaten dan Kota seluruh Kaltim. Selain itu, dukungan asosiasi pengembang perumahan, perbankan instansi teknis dan masyarakat menjadi kunci sukses kerja Pokja PKP Kaltim.
â€Alhamdulillah. Selama 3 tahun, kami telah fasilitasi pemberdayaan, inovasi, dan kreativitas serta kemandirian Pokja PKP Kaltim telah manfaat apresiasi pusat. Semua itu karena dukungan luar biasa diberikan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot di Kaltim,” kata Elvy, juga anggota Pokja PKP Kaltim unsur Asperi dan akademisi ini.
Elvy yang juga Sekretaris Tim Formatur pembentukan Pokja PKP tahun 2011, sesuai UU 1/2011 tentang PKP ini menambahkan, inovasi, kreativitas dilakukan dalam fasilitasi merupakan hasil kerja bersama Pokja PKP. Sehingga, mampu tampil beda dibanding Pokja PKP provinsi lain. Salah satunya menggagas MoU Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta gencar melakukan promosi kegiatan melalui publikasi di media cetak, elektronik, serta talkshow di televisi dan radio lokal di Kaltim.
“Semua itu kami lakukan, agar masyarakat tahu dan memahami apa itu Pokja PKP. Karena itu, Pokja PKP juga membuka “hotline” pengaduan dan program interaktif bertajuk “Halo MBR”. Semoga upaya yang sudah dilakukan memberi manfaat yang lebih besar lagi,†harap Elvy didampingi rekannya, Tenaga Ahli/Konsultan Pendataan, Eka Wardana. (*/nad)
