APBD 2021, BPKAD Bontang Utamakan Dana Wajib OPD
Amiluddin : Insya Allah Sudah Terpenuhi Semua
DETAKKaltim.Com, BONTANG : Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun anggaran 2021 sudah memasuki tahapan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota Bontang, terhadap Raperda APBD Kota Bontang tahun 2021 yang digelar Rabu, 25 November 2020.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang menyebutkan, dana wajib setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi prioritas utama pada pembahasan APBD murni tahun 2021.
“Senin depan tanggal 30 November baru disahkan,” terang Amiluddin, Kepala BPKAD Bontang saat ditemui DETAKKaltim.Com di ruang kerjanya, Selasa (24/11/2020).
Nilai APBD tahun anggaran 2021 masih sama seperti prediksi awal, yakni pendapatan daerah di angka Rp1,1 Triliun dan belanja daerah di angka Rp1,2 Triliun.
Dijelaskan Amiluddin, pembagian anggaran disesuaikan dengan kewajiban terlebih dulu. Dimana untuk Sektor Pendidikan masih dialokasikan di atas 20 persen lebih dari nilai APBD, kesehatan yang seharusnya 10 persen, namun dianggarkan 20 persen lebih juga, untuk mengantisipasi penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga : Dirapel 12 Bulan, Insentif Guru SMA Swasta dan SLB Bontang Cair
Kewajiban untuk Inspektorat Daerah senilai 0,75 persen, tapi dianggarkan di atasnya.
“Pada prinsipnya, semua kewajiban dalam belanja wajib pemerintah, insya Allah sudah terpenuhi semua,” ujarnya.
Selain itu, kata Amiluddin lebih lanjut, anggaran untuk gaji PNS, Non PNS dan pegiat agama, serta Insentif Guru Swasta dan lainnya semua sudah aman. Hanya memang, diakui oleh Amiluddin, kegiatan pembangunan dipending dulu.
“Yang tidak terlalu prioritas kami pending dulu untuk pembangunan,” pungkasnya. (DK.Com)
Penulis : Cinhue
Editor  : Lukman
